PROBLEMATIKA YURIDIS PELAKSANAAN TITEL EKSEKUTORIAL DALAM SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO: 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Keputusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya No: 03/G/2006/PHI.PI.R dan No.03/Bth/2006/PHI.PI.R)

Ari Prihandiyanto, Taufiq El Rahman S.H, M.H.,

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya No.03/G/2006/PHI.PI.R dan No. 03/Bth/2006/PHI.Pl.R, untuk mengetahui pelaksanaan Titel Eksekutorial dalam Sertifikat Fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia yang Obyek Jaminan Fidusianya dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. . Bentuk data dalam penelitian ini adalah data sekunder Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Putusan No 3/G/2006/PHI.PI.R pertimbangan hakim berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Dalam pasal 169 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003, petitum pada poin 4 yang ditolak didasarkan karena tidak sesuai dengan Pasal 155 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003. Sedangkan dalam Putusan No 03/Bth/2006/PHI.PI.R dalam provisi yang menolak provisi pembantah karena provisi pembantah tidak didukung oleh bukti – bukti yang kuat, dalam eksepsi yang mengabulkan eksepsi terbantah I menimbang bahwa walaupun benar pembantah adalah pemegang Sertifikat Fidusia tetapi sesuai ketentuan UU khususnya Pasal 1149 KUHPerdata dan Pasal 95 ayat 4 UU No 13 Tahun 2003 upah buruh adalah merupakan prioritas utama, dalam eksepsi yang mengabulkan eksepsi terbantah III menimbang bahwa berdasarkan pasal 6 Rv dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1424 K/SIP/1975 tanggal 8 Juni 1976, bahwa gugatan ataupun bantahan harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat (2) Bahwa ternyata titel eksekutorial yang dimiliki oleh pemegang sertifikat fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Fidusia belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (3) Adanya problematika dalam perlindungan hukum bagi kreditur pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia.

The purpose of this research is to know legal consideration of the judge in determining decision of Industrial Relations Court at the District Court of Palangkaraya No:03/G/2006/PHI.PI.R. and No: 03/Bth/2006/PHI.Pl.R, to know the implementation of the Executory Title in the Fiduciary Certificate pursuant to Law No. 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security, to know the legal protection of the creditor of the Fiduciary Certificate holders which its Fiduciary Security object executed by the Industrial Relations Court. The form of data in this research is a secondary data. The secondary data obtained from the legal materials including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Data collection techniques in this research is conducted by literature study. The research results showed that (1) In the Court Decision No 3/G/2006/PHI.PI.R legal consideration of judge is under article 169 paragraph (2) Law No. 13 of 2003, Petitum in point 4 that was rejected due to it is not in accordance with Article 155 paragraph ( 2) Law No. 13 of 2003. While in the Decision No 03/Bth/2006/PHI.PI.R in the provision that refused contender’s provision because provision is not supported by strong evidence, in the exception that granted the demurrer denied I consider that although it is correct that the contender is an holder of Fiduciary Certificate however based on provisions of the laws particularly Article 1149 Civil Code and Article 95 paragraph 4 of Law No. 13 of 2003 the wage of worker is a main priority, in the exceptions that granted the demurrer denied III considers that under article 6 of the RV as well as jurisprudence of the Supreme Court No. 8 June 1424 K/SIP/1975 1976, whereas the lawsuit should be addressed to the Central Government (2) Whereas, eventually the executory title owned by fiduciary certificate holder as regulated in the Fiduciary Law has not yet properly implemented (3) There is problem in the legal protection for creditors as Fiduciary Certificate holder.

Kata Kunci : Titel Eksekutorial, sertifikat fidusia