KEDUDUKAN SURAT IJIN PENEMPATAN (SIP) DALAM SEWA MENYEWA SATUAN UNIT RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA SEMANGGI SURAKARTA

Nafiaturrohmah, R.A Antari Innaka, S.H, M.H.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penulisan thesis ini bertujuan untuk:1. Mengetahui kedudukan Surat Ijin Penempatan (SIP) dalam sewa menyewa satuan unit rumah susun sederhana sewa Semanggi Surakarta, 2.mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam sewa menyewa satuan unit rumah susun sederhana sewa Semanggi Surakarta dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang menitik beratkan pada penelitian lapangan. Tempat penelitian di Kantor Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) Rumah Sewa, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta dan di rumah susun sederhana sewa Semanggi Surakarta. Teknik pengambilan responden adalah purposive sampling, teknik pengumpulan data dengan wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berpikir yang berdasarkan suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa satuan unit rumah susun sederhana sewa Semanggi Surakarta tidak menggunakan perjanjian formal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2007, melainkan hanya menggunakan Surat Ijin Penempatan yang berfungsi sebagai bukti adanya perjanjian sewa menyewa. Isi dari SIP memenuhi beberapa unsur essensial perjanjian sewa antara lain objek perjanjiannya jelas, ada jangka waktu dan adanya sejumlah uang yang dibayarkan sebagai tarif sewa. Permasalahan yang terjadi dalam sewa menyewa ini adalah: penyewa menyewaulangkan unit rusunawa tanpa sepengetahuan pihak UPTD, penyewa menunggak pembayaran sewa, dan pengelolaan yang kurang optimal. Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi adalah dengan memberikan surat teguran terlebih dahulu kepada penyewa yang melakukan pelanggaran terhadap isi SIP, setelah 3x diberikan surat teguran tapi tetap melanggar, maka dikeluarkan dari rusunawa.

The objectives of this thesis were:1. To find out the status of placement license on Semanggi flat house hire agreement in Surakarta, 2. To find out the problems that occurred during the contract and how to solve it. This research used qualitative method. This research took place in Department of Public Works Office in Surakarta and also Semanggi Surakarta flat house. The sample was taken by purposive sampling. Data collecting technique was carried out by interviews. Data analysis technique was qualitative by analytic descriptive method. The implementations of flat house hire agreement in Surakarta did not adjust to the Regulations of Housing Ministry number 14 by 2007. It was only used Placement License (SIP) as a contract. The Placement License (SIP) contains essential elements of hire agreement such as: object of agreement, due time and number of money as a hire payment. The problems that occurred during the contract were: one party (lesee or people who hire the flat house) re-rent the flat house without permission from other party, and lack of management. To solve the problems that occurred during the contract were by giving warning for three times to the lessee before dispell them out of the flat house for the next violation.

Kata Kunci : Sewa Menyewa Rusunawa, Surat Ijin Penempatan, Kota Surakarta