LOCAL PREDATORY ELITE ? Potret Relasi Politisi-Pengusaha Dengan Penguasa Studi Relasi Politisi-Pengusaha di DPRD dengan Elite Eksekutif dalam Penganggaran Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten OKU Pasca Pemilu 2009

Muhammad Mahsun, Nur Azizah, SIP, M.Sc

2013 | Tesis | S2 Politik dan Pemerintahan

Studi ini bertujuan untuk melihat pola relasi yang terbangun antara para politisi-pengusaha lokal yang mendominasi DPRD dengan elite eksekutif (penguasa) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten OKU Sum-Sel pasca pemilu 2009. Untuk mengetahui pola relasi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada kebijakan penganggaran pembangunan infrastruktur daerah. Studi ini menggunakan metode kualitatif yang mendahulukan pengumpulan data penelitian melalui wawancara mendalam dan pemanfaatan data-data sekunder yang relevan. Rumusan masalah yang diajukan di sini: bagaimana pola relasi antara politisi-pengusaha di DPRD dengan elite eksekutif dalam penganggaran pembangunan infrastruktur di Kabupaten OKU pasca pemilu 2009? Studi ini mengkombinasikan tiga kerangka teoritik, yakni: teori patronase, kroniisme dan predatory state sebagai kerangka analisa studi. Penggabungan ketiga teori ini sengaja dilakukan guna mengerangkai kompleksitas objek yang penulis teliti. Tapi argumen utamanya adalah karena penulis melihat cara kerja ketiga teori ini saling melengkapi di antaranya. Dimana praktek predatori negara di Indonesia acap kali juga bekerja dalam bingkai politik patronase dan kroniisme yang terjadi antara societal actors dan local-state actors atau di antara local-state actors sendiri. Dalam studi ini, politisi-pengusaha yang ada di DPRD dan elit eksekutif Pemda OKU diletakkan sebagai local-state actors yang saling berelasi dalam informal networks yang membingkai praktek predatory state. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi kelompok politisipengusaha di lembaga legislatif Kabupaten OKU pasca pemilu 2009 telah menciptakan jaringan relasi patronase politik dan kroniisme dengan penguasa yang membingkai praktek predatori negara dalam proses penganggaran pembangunan daerah. Ini dibuktikan dengan beberapa temuan. Pertama, adanya pembajakan (hijacking) oleh para politisipengusaha dengan bersekongkol dengan elite eksekutif dalam proses penganggaran. Pembajakan ini terjadi pada tiga siklus anggaran, yakni: (1) proses perencanaan dan penyusunan anggaran di eksekutif, (2) proses ratifikasi dan alokasi anggaran di DPRD, dan (3) proses implementasi anggaran, khususnya pada proses pelelangan tender proyek pembangunan. Kedua, telah terjadi monopoli tender-tender proyek pembangunan infrastruktur daerah oleh kelompok politisi-pengusaha yang ada di lembaga legislatif Kabupaten OKU. Ketiga, jasa-jasa yang ditransaksikan dan dipertukarkan antara kelompok politisi-pengusaha dengan penguasa yang berada dalam ikatan relasi patronase dan kroniisme adalah barang-barang publik (public goods).

The aim of this study is to reveal the pattern of relationships between local businessmen-politicians who dominate the legislature with the authority in governance Ogan Komering Ulu regency of South Sumatera after the 2009 election. To determine the pattern of relationships, this research study focuses on the budgeting policy of local infrastructure development. The study used qualitative methods of data collection prioritize research through in-depth interviews and the use of secondary data that is relevant. The formulation of the problem posed here: how patterns of relationships between politicians-businessmen in parliament by the executive elite in budgeting for infrastructure development in after the 2009 election in Ogan Komering Ulu regency? This study combines three theoretical frameworks, namely: the theory of patronage, cronyism and predatory state as a framework for the study analysis. The merger of these three is deliberately done to analysis object complexity conscientious writer. But the main argument is that the authors look at how the three theories are complementary between them. Where the predatory practices in Indonesia often also work in the frame of political patronage and cronyism that occurs between societal actors and local-state actors or between local-state actors themselves. In this study, the politician-businessmen in parliament and executive elites of local government placed as local-state actors relate to each other in the informal networks that framed the practices of predatory state. The results showed that the domination of the politicianbusinessman in OKU regency legislature after the 2009 elections has created a network and patterns of relationships of patronage politics and crony hunters seeking a ruling that framed the state predatory practices in the budgeting process of regional development. This is evidenced by some of the findings. First, the existence of hijacking by politicians-businessmen with conspiring with the authorities in the budgeting process. This hijacking occurs in three budget cycles, namely: (1) the planning and arranging budget in the executive level, (2) the ratification and budgeting allocation process in the parliament, and (3) the process of budget implementation, especially in the bidding process of construction project tenders. Secondly, has been a monopoly of tenders of regional infrastructure development projects by the politician-businessman in OKU regency legislature. Third, the services were exchanged between the politician-businessmen with rulers who are in a relationship of patronage and crony ties hunter rents are public goods.

Kata Kunci : patronase, kroniisme, predatory state, politisi-pengusaha, elite eksekutif dan kebijakan anggaran.