The Constraints of Community Participation in Slums Upgrading The Case of Houses Renovation Program in Cipageran, Cimahi City

Budi Efriyanto, Dr. Maartje Van Eerd,

2013 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Permukiman penduduk yang telah rusak dan tidak layak huni pada beberapa bagian kota merupakan sebuah permasalahan umum pada kondisi perumahan di Indonesia. Berkaitan dengan itu, pemerintah daerah di mana situasi itu terjadi, wajib merancang dan melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pada sektor tersebut. Bedah Rumah merupakan salah satu program peningkatan kualitas permukiman di kota Cimahi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2006 melalui pendekatan program berbasis komunitas, sebuah pendekatan yang dianjurkan sebagai upaya menjawab keterbatasan-keterbatasan keberhasilam program yang langsung diluncurkan dan dilaksanakan oleh pemerintah tanpa melibatkan anggota masyarakat. Tujuan-tujuan dilaksanakannya program tersebut di atas adalah; penyediaan rumah-rumah yang layak huni bagi masyarakat yang tidak mampu dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di kota Cimahi. Dalam pelaksanaan program tersebut, pemerintah kota Cimahi mengalokasikan dana sebagai bantuan bagi masyarakat yang memiliki masalah perumahan, yang telah diseleksi di kelurahan-kelurahan, untuk pengadaan bahan-bahan bangunan maupun ongkos pekerja. Dalam proses seleksi calon penerima bantuan dan proses perbaikannya, program Bedah Rumah menggunakan sebuah Badan Keswadayaan Masyarakat. Sebagai sebuah program berbasis komunitas, sudah selayaknya Bedah Rumah melibatkan peran luas masyarakat pada semua prosesnya. Tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk membuat sebuah pemahaman yang jelas terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pemerintah kota dan anggota masyarakatnya pada pelaksanaan program Bedah Rumah. Dengan memahami permaslahan-permasalahan tersebut, hasil dari penelitian ini adalah peng-identifikasian permasalahan-permasalahan yang secara signifikan mempengaruhi terserapnya manfaat-manfaat program bagi masyarakat tidak mampu. Tujuan lain adalah mengetahui bagaimana interaksi antara penggagas dan penerima bantuan program. Penelitian ini dilaksanakan di Cipageran, salah satu kelurahan di kota Cimahi. Penelitian ini dilaksanakan sebagai exploratory descriptive research dan meneliti sebuah kasus yang dipilih pada salah satu RW di kelurahan Cipageran. Lokasi tersebut dipilih melalui pertimbangan kemudahan akses dan tersedianya anggota masyarakat yang bisa menjadi pintu masuk ke dalam komunitas. Instrumeninstrumen utama dalam menggali data yaitu wawancara-wawancara setengah terstruktur dan sebuah grup diskusi. Ada 2 grup narasumber yang meliputi pegawai pemerintahan dan anggota masyarakat. Kelompok narasumber pertama terdiri dari anggota pemerintahan pada dua tingkat, pemerintah kota dan kelurahan, sedangkan kelompok narasumber kedua terdiri dari anggota masyarakat dan para pemimpinnya. Temuan yang terpenting pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebuah kelompok elit di dalam masyarakat telah muncul dan mengendalikan pelaksanaan program Bedah Rumah. Oleh sebab itu, terjadi keterbatasan partisipasi masyarakat pada keseluruhan proses meliputi pemilihan penerima bantuan, yang merupakan proses terpenting yang dapat mempengaruhi terserapnya manfaat-manfaat program. Susunan organisasi pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik dalam mencegah timbulnya elite capture, kondisi dimana manfaat-manfaat dari program tidak terserap dengan baik oleh masyarakat tidak mampu. Penelitian ini menunjukkan pula bahwa pemilihan pemimpin secara demokratis tidak selalu berakibat terciptanya suasana yang demokratis dan partisipasi yang luas. Rekomendasi utama untuk pelaksanaan program di masa yang akan datang yaitu; pentingnya menyusun sebuah struktur pelaksanaan program yang baik, persiapan dokumen dan data yang tepat dan tersedianya hal-hal yang disebut di atas pada semua pelaksana kegiatan. Rekomendasi penting lainnya adalah perlunya peningkatan sumber daya manusia sebelum dilaksanakannya program.

The deteriorated houses on some areas of a city are a common housing problem in Indonesia. Related to that a local government has an obligation to intervene and implement the settlement improvement. The houses renovation program (Bedah Rumah) is one of slums upgrading programs in Cimahi city and it has been implemented since 2006 through a community based approach, such an approach that is promoted more as a reaction to the limitations of top-down approach. The objectives of the program are; to provide houses that properly fit for human habitation and to improve community participation on the development of Cimahi city. For the implementation of the program, local government of Cimahi city allocated funds for the provision of construction materials and wages to be given to the beneficiaries who are selected by a mechanism in the village. The program utilized the assistance of BKM in the selection process and during the renovation. Since the program is prepared to be implemented with a more community based approach, it supposes to involve wide community participation during all processes. The main objective of this research is to make a clear understanding of what are constraints of the local government and the community during the implementation of the houses renovation program. By understanding the constraints, as the result of the study it can be identified what constraints that are significantly affected the delivery of program benefits to the poor. Another objective of the study is to find out how is the interaction between the initiator and the beneficiaries of the program. The research was conducted in Cipageran, one of villages of Cimahi city. This research was conducted as an exploratory descriptive research and studied a selected case in one of RW in Cipageran village. The location of study was selected with the consideration of easiness of access and the availability of an individual that could be an entrance to get into the community. The primary instruments to obtain the data are semi structured interviews and a FGD. There are two groups of respondents from the government staffs and members of the community. The first group of respondents include two levels of governance, the local government and the village office, while the second group consists of community members and their leaders. The most important finding of the research indicates that a group of elites within community members had existed and controlled the implementation of the houses renovation program. Therefore, there is a limited participation on all processes including the selection of the beneficiary which is the most crucial process that may affect the delivery of program benefits. The organizational setup of the program implementation could not perform well to avoid the elite capture, a condition in which the benefits of the program were not delivered to the poor. The research also indicates that a democratic selection of a leader does not always imply to a more democratic environment and an open participation. The main recommendations for further implementation of the program are; the urgency of making a good structure of program implementation, a proper preparation of document and data and the availability of them in all implementers’ hands. Another important recommendation is the need of a capacity building before implementation of the program.

Kata Kunci : peningkatan kualitas permukiman kumuh, program Bedah Rumah, partisipasi masyarakat, elite capture