TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKEMBANGAN OBJEK PERJANJIAN (Study atas Respon Hukum terhadap Kontrak Innominaat melalui Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Iktikad Baik dalam Penentuan Isi Perjanjian).

DWI WAHYUNING INDAH FAJARWATI, Taufiq El-Rahman, S.H., M.Hum.

2013 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Thesis ini mengkaji apa sebenarnya yang dimaksud dengan objek perjanjian menurut KUH Perdata, batasannya dan bagaimana asas kebebasan berkontrak dan asas iktikad baik merespon penentuan objek perjanjian yang dimungkinkan akan sangat berkembang dalam praktek kontrak innominaat di masyarakat. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian normatif yang menelaah data sekunder dari bahan hukum yang berupa KUH Perdata, undang undang yang terkait dengan perjanjian innominaat, pendapat para ahli hukum dan ratio dedicendi kasus surogasi dan juga kasus nominee agrimeent dalam bidang tanah. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisa dengan sifat analisis data diskriptif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dari analisis yang dilakukan didapatkan hasil bahwa objek perjanjian innominaat adalah benda bernilai ekonomis (yang dapat diperdagangkan). Benda bernilai ekonomis tersebut selanjutnmya dibatasi oleh ketentuan bahwa benda tersebut minimal dapat ditentukan jenisnya dan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum. Terkait dengan respon asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan penuh terhadap para pihak dalam menentukan objek perjanjian, maka perjanjian innominaat mengacu pada pasal 1319 yang memberikan legalisasi sekaligus regulasi bagi tumbuh dan berkembangnya perjanjian innominaat dalam praktek di masyarakat. Adapun bentuk regulasi dari pasal 1319 adalah: 1). Perjanjian innominaat harus tunduk pada peraturan umum dari buku III KUH Perdata (prinsip prinsip dasar perjanjian). 2). Terkait dengan penentuan objek perjanjian dalam perjanjian innominaat tetap mengacu kepada syarat sah objektif yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Bentuk Akomodasi lain terhadap penentuan objek perjanjian diberikan oleh asas iktikad baik. Asas ini mendorong terjadinya sinergi hukum antara hukum perdata dan hukum-hukum lain semisal hukum agraria dan hukum pidana. Dengan asas iktikad baik pra kontraktual dalam arti subjektif, para pihak didorong untuk secara timbal balik memberikan informasi dan meneliti fakta meteriil terkait objek perjanjian. Objek perjanjian tidak hanya secara fisik (tersurat) harus memenuhi syarat objektif, tetapi juga secara tersirat tidak dilarang undang-undang yang sejajar atau undang undang yang lebih tinggi, atau tidak berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

The thesis studies the object of the agreement which based on Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata, Indonesian civil code ). It further exploress the limit of agreement and the way of the principles of contract discretion as well as good faith responding to the object of the agreement that develops in the practices of the innominaat contrat in a society. This is a normative research discerning secondary data from legal material of the KUH Perdata (Indonesdian Civil Code), the acts related to the innominaat contract, opinion of Law experts, the ratio dedicendi of surogation cases, and nominee cases agreement of the agrarian. All the above legal materals are descriptively analysed from the pesrpective of the acts, conceptual approaches, and cases approaches. The analysis shows that the object of the innominaat agreement is any economical valued objects (which usually are commercial). The economical valued objects are restricted by the notion that they are minimally can be determined their identity and are not againts the law, morality, and public order. Considering to the response of the freedom of the contract that provides full freedom to all parties in determining the object of the agreement, the innominat contract refers to the article 1319 of the KUH Perdata that provides legalization as well as regulation for the development of the innominaat contract in a society. The regulation of contract as stated in the article 1319 are: (1) The innominaat agreement is subject to the general regulation of the third book of the KUH Perdata (the principles of a contract). (2) In terms of determining the object of covenant, the innominaat agreement refers to the objective legal requirement as stated in the article 1320 of the Civil Code. Another accommodation of the object of agreement is the principle of good faith. The principle endorses the need for a synergy between civil law and the others such as agrarian law as well as criminal law. With the principle of good faith at the pra-contract strage, in term of subjective, all parties are reciprocally endorsed to provide information and to discern the material of the object of the agreement. Therefore, the object of the agreement not only should physically meet the objective requirements, but it also should not against the laws, both that is in the same and higher rank of the law, and not contradict to the morality and public order as well.

Kata Kunci : Perjanjian Innominaat, Objek perjanjian, asas kebebasan berkontrak, asas iktikad baik.