PERENCANAAN DAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA (Studi Kasus di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua)

SEPTINUS TIPAGAU, Prof. Dr. Warsito Utomo

2013 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Idealnya, dana Otonomi Khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua pada umumnya dan Kabupaten Intan Jaya pada khususnya sesuai dengan program prioritas dari pembangunan daerah untuk benar-benar membangun Papua dan mensejahterakan masyarakat setempat. Namun, alokasi dana Otonomi Khusus di Kabupaten Intan Jaya selama ini cenderung menyimpang, sehingga bisa dikatakan masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dan nyata dari program kegiatan pembangunan yang dibiayai dana Otonomi Khusus tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan dan alokasi dana Otonomi Khusus Provinsi Papua terutama di Kabupaten Intan Jaya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan perencanaan dan alokasi dana Otonomi Khusus di Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam, dan data sekunder yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Otonomi Khusus di Kabupaten Intan Jaya telah dilaksanakan atas dasar perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Papua bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Papua. Perencanaan dan alokasi dana Otonomi Khusus untuk sektor-sektor yang telah ditetapkan ternyata lebih mencerminkan perspektif dari atas ke bawah, yaitu mencerminkan kebutuhan Pemerintah Pusat melalui Provinsi, bukan perencanaan partisipatif yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan daerah. Selain itu, Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya belum dapat melakukan perencanaan dan alokasi keuangan daerah, dalam hal ini dana Otonomi Khusus, dengan baik karena enam faktor: (a) Lemahnya kebijakan keuangan daerah dan kepatuhan pada peraturan yang berlaku; (b) Lemahnya koordinasi antar instansi terkait; (c) Rendahnya kualitas SDM aparatur pemerintah; (d) Belum memadainya prosedur pelaporan keuangan daerah; (e) Lemahnya mekanisme pengawasan keuangan daerah; dan (f) Kurang sesuainya harapan pemerintah dan masyarakat.

Ideally, the Special Autonomy funds granted to Papua Province in general and Intan Jaya Regency in particular is in accordance with the priorities of the regional development program to really build Papua and the welfare of local communities. However, the deviant allocation of the Special Autonomy funds in Intan Jaya Regency has been a tendency to occur, so the local communities do not feel the immediate and tangible benefits of program development activities funded by the Special Autonomy funds. The purposes of this study are to find out the planning and allocation of Special Autonomy funds in Papua Province, especially in Intan Jaya Regendy, and to identify the factors that influence the less successful planning and allocation of the Special Autonomy funds in Intan Jaya Regency, Papua Province. This study was conducted using a descriptive qualitative method. The data required in this study were primary data collected by observation and in-depth interviews, and secondary data obtained by documentation technique. The data collected were analyzed by a descriptive qualitative technique. Results of this study indicate that the policy of Special Autonomy in Intan Jaya Regency has been implemented based on design made by the Government of Papua Province along with other Regency/Municipality in Papua Province. The planning and allocation of Special Autonomy funds to sectors determined more represented a top-down perspective, reflecting the needs of Central Government through Provincial Government, but not participatory planning based on the needs and interests of the local communities. In addition, the Government of Intan Jaya Regency could not do the planning and allocation of local budgets, in this case the Special Autonomy funds, because of six factors: (a) Lack of regional financial policies and compliance regulations, (b) Lack of coordination among relevant agencies, (c) Low quality human resources of the local government apparatuses, (d) Inadequate local financial reporting procedures, (e) Lack of local financial inspection mechanism, and (f) Incompatibility of expectation between government and local community.

Kata Kunci : Pembangunan Daerah, Perencanaan dan Alokasi, Dana Otonomi Khusus.