PELAKSANAAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2003-2010 TERKAIT PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta)

NI WAYAN SUKA WIDIANI RESI, Dr. Drs. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum.,LL.M.,

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam pelaksanaan putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait penegakan hukum persaingan usaha di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, faktor penghambat pelaksanaannya, dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, yang dilengkapi dengan penelitian empiris untuk memperoleh data primer. Data yang telah dikumpulkan, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 7 Putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat condemnatoir, terdapat putusan yang belum dilaksanakan oleh pelaku usaha, namun belum dilakukan eksekusi karena penetapan eksekusi belum diperoleh dari pengadilan negeri. Selain itu, belum pernah ada penyerahan putusan KPPU kepada penyidik. Faktor penghambat pelaksanaan Putusan KPPU tersebut di atas yaitu permasalahan ketidakjelasan konsep denda, ganti rugi, dan aspek pidana; kualifikasi kelembagaan dan kewenangan KPPU; ketidakharmonisan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; perlindungan hukum yang belum memadai bagi pelaku usaha; dan ketidakpastian eksekusi Putusan KPPU. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu legislatif segera melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait sanksi administratif dan aspek pidana, bentuk kelembagaan KPPU dan kewenangan KPPU, dan eksekusi; seluruh peraturan perundang-undangan terkait persaingan usaha harus segera dilakukan sinkonisasi dan harmonisasi; serta para penegak hukum harus melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum persaingan usaha yang berlaku.

This study aims to find out in more detail the implementation of the Commission's decision was legally binding relevant competition law enforcement in the jurisdiction of the District Court of Central Jakarta, the factors inhibiting the implementation, and an attempt to overcome these obstacles. This research is a normative juridical law is, the study is based on library research to obtain secondary data, which is equipped with empirical research to obtain primary data. The data have been collected, both from the research literature and field research, analyzed qualitative descriptive method. The results of this study demonstrate that the Commission's Decision of 7 who already have permanent legal force and are condemnatoir, there is a decision that has not been implemented by businesses, but it has not been done because the execution order for execution has not been obtained from the district court. In addition, there has never been the Commission's Decision submission to the investigator. Factors inhibiting the implementation of the Commission's decisions in the above is on the problems of ambiguity in the concept of fines, restitution, and criminal aspects; qualifying institution and authority of the Commission; disharmony Commission Regulation No. 1 of 2010 by Act No. 5 of 1999; inadequate legal protection for the business actors, and the uncertainty of the execution of the Commission's decisions. Efforts to overcome these obstacles is immediate legislative amendments to Act No. 5 of 1999 and the interpretation of the existing provisions in the Act No. 5 of 1999 relating to administrative sanctions and criminal aspects, institutional forms of Commission and authority of Commission, and execution; entire legislation relating competition must be conducted synchronization and harmonization, as well as law enforcement must perform duties and responsibilities in accordance with the applicable competition laws.

Kata Kunci : Putusan, Condemnatoir, Eksekusi