PELAKSANAAN FUNGSI CAMAT DALAM RANGKA MELAKSANAKAN KEWENANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 DI KOTA YOGYAKARTA

Yunita Astuti, SH, Prof. Dr. Muchsan, S.H.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Camat Dalam Rangka Melaksanakan Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Di Kota Yogyakarta bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Camat dalam ranngka melaksanakan kewenangan di Kota Yogyakarta, kendala-kendala apakah yang dihadapi Camat dalam melaksanakan fungsi Camat di Kota Yogyakarta dan upaya hukum apakah yang dilaksanakan agar kewenangan Camat tersebut dapat berjalan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan merupakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris dengan model penelitian yuridis normatif. Untuk menunjang dan melengkapi data sekunder, maka dilakukan pula penelitian lapangan guna memperoleh data primer secara langsung dari subjek penelitian. Data primer diperoleh dari nara sumber diperiksa kembali kemudian diklasifikasi menurut bidangnya masing-masing yang selanjutnya dicatat secara sistematis dan konsisten. Data tersebut dianalisis dan ditafsirkan secara langsung, sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Camat di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008. Dalam pelaksaan program kerja tahunan yang dilakukan oleh Camat setiap tahunnya dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban Camat tersebut kepada Walikota. Jika terjadi hambatan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh Camat selaku perangkat daerah dan perangkat Kecamatan maka dilakukan musyawarah dan koordinasi dengan pemerintah Kota Yogyakarta serta melakukan koordinasi dengan para Lurah di masing-masing Kecamatan sehingga menemukan pemecahan yang baik. Kendala Yang Dihadapi Camat Dalam Rangka Melaksanakan Kewenangan Di Kota Yogyakarta secara garis besar dibagi menjadi kendala terhadap sistem perundang-undangan, kendala terhadap ketaatan asas dan kendala terhadap eksekutif. Upaya Hukum yang dilaksanakan Agar Kewenangan Camat Dapat Berjalan di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan memerlukan berbagai persiapan dan kesiapan yang terpadu dari semua pihak yang berkompeten mulai dari persiapan kelembagaan, persiapan sumber daya manusia aparatur, alokasi dana dan fasilitas sarana/prasarana pendukung, serta standarisasi dan hubungan tata kerja antar kecamatan dengan perangkat daerah lainnya. Adanya monitoring dan evaluasi dapat mempermudah melakukan perbaikanperbaikan sehingga dapat meningkatkan kinerja Kecamatan dalam peningkatan pelayanan umum bagi masyarakat.

Aim of the research about authority delegation from mayor city to subdistrict head which purposes to enhance public service quality in Yogyakarta is to observe implementation of the authority. This research determines problems that have been faced by subdistrict head while implementing the authority and law procedure, which is conducted to increase public service quality in Yogyakarta. This research classifies into normative and empirical law research by using yuridiction normative model. To acquire secondary data, field research has been done to get primary data from the research subject. Primary data is obtained from expert, then classifies into each field. Afterward, the data writes in systematic and consistence method. The data analyze and interpret by qualitative method. The result shows implementation of authority delegation from mayor city to subdistrict head had worked well as in mayor city law Number 11 in 2008 and mayor city regulation Number 90 in 2008. Annual work program that had been conducted by subdistrict every year can be shown in the annual report. If problems are faced by subdistrict head as executive subdistrict area occurs, subdistrict head will discuss and coordinate with village head in each subdistrict for getting a solution. The problems are divided into three aspects. The aspects are are law system aspect, principle aspect, and executive aspect. Law procedure that is conducted to increase public service quality in yogyakarta needs preparation and readiness of all components. The components start from organization, human resources, financial allocation and infrastructure facility. Subdistrict perform can be enhanced by monitoring and evaluation in public service quality.

Kata Kunci : Fungsi Camat, Kewenangan, Yogyakarta