EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MARTAPURA

eric chandra pradipta, Dr. Sutanto, SH, MS,

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah. Untuk mengetahui apakah ada upaya lain yang dapat dilakukan Bank selain melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Bank dalam melakukan eksekusi grosse akta pengakuan hutang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara studi dokumen yaitu dimulai dari mengumpulkan, membaca, mengelompokkan, menganalisis dan mengkaji literatur serta bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi untuk mendapatkan bahan-bahan atau data yang mendukung penulisan ini. Hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode/pendekatan kualitatif dan ditulis dengan analisis deskriptif. Apabila terjadi permasalahan dalam penyelesaian kredit, Bank tidak langsung melakukan eksekusi benda jaminan, melainkan dengan jalan damai yaitu melakukan penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi dan dengan cara melakukan somasi. Apabila kedua bentuk penyelamatan tersebut diatas tidak dapat menyelesaikan masalah kredit antara kreditur dan debitur, barulah Bank menyelesaikan dengan eksekusi. Persoalan yang terjadi dalam praktek adalah apa yang diharapkan sering mengalami berbagai hambatan sehingga terjadi kemacetan didalam proses eksekusinya. Beberapa kendala yuridis yang dijumpai didalam praktek adalah seperti Surat keterangan pendaftaran tanah lelang tidak diterbitkan oleh BPN karena adanya permasalahan, adanya sanggahan dari pihak debitur sehingga eksekusi tertunda, dan proses lelang diikuti kurang dari dua peserta lelang yang mengakibatkan tidak tercapainya harga limit. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa eksekusi Grosse Akta Pengakuan H utang tidak selalu dapat berjalan lancar.

The current study aims to determine whether there is another way to be taken by the Bank in addition to execute the debt recognition grosse deed and to determine the constraints that confront the Bank in executing the debt recognition grosse deed. The research is an empirical legal study. It collects data by conducting field works and literature reviews. The data necessary for literature review was collected by documentation; from collecting, reading, grouping, analyzing to studying literature and other materials relevant to the problem studied . The field work was conducted by direct observation of the site to collect the relevant materials or data. The results were analyzed using a qualitative approach and written in descriptive analysis. In case of problem with debt settlement, the Bank will not immediately seize the collateral, but resort to peaceful ways of debt restructuring and sending the debtor a subpoena.When the two ways failed to solve the problem of debt between the creditor and the debtor, the Bank will take execution as a last resort.The problem then arise is that the expected practices often face constraints that impede the execution process. Some legal constraints encountered in practice are, for example, auctioned property registration certificate has not been issued by BPN because of inherent problems, debtor’s objection that lead to delayed execution, and the auction process followed by less than two participants, thereby failed to achieve the limit price. From the above description we can see that executions of debt recognition grosse deed will not always run smoothly.

Kata Kunci : Eksekusi, Grosse Akta Pengakuan Hutang