EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta)

Hatta Ikromul Akbar, Taufikur Rahman, S.E., M.B.A, Ak,

2013 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Instansi pemerintah meliputi seluruh lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi administrasi yang mendapatkan dana dari APBN/APBD. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta merupakan salah satu instansi pemerintah sekaligus dibawah Mahkamah Agung (MA-RI). Menurut daftar lengkap opini atas laporan keuangan kementrian negara/lembaga tahun 2009, 2010, 2011 disebutkan bahwa MA-RI mendapatkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK-RI dengan opini tahun 2009 Tanpa Memberikan Pendapat (TMP), tahun 2010 serta tahun 2011 Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal pemerintah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Pentingnya sistem pengendalian internal pemerintah yang ideal sesuai PP 60 tahun 2008, harus bisa menyamakan, antara standar dengan penerapannya di instansi pemerintah melalui lima tahapan, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan, bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah efektif meskipun secara desain pada unsur penilaian risiko masih kurang memadai, namun mampu menjadi salah satu satgas pada MA-RI untuk meningkatkan opini BPK-RI.

Government agencies are receiving its fund from APBD/APBN by implementing their administrative function. The State Administrative Court of Yogyakarta is one of the government agencies which are working under the supervision of The Supreme Court of The Republic of Indonesia (MA-RI). Based on the complete list of opinions from the financial report of the state ministry/agency on years 2009, 2010, and 2011, it was found that the MA-RI received the result of the financial evaluation by BPK-RI (Audit Board of The Republic of Indonesia) stating that the result of years 2009 is Without Income (TMP), while year 2010 and 2011 are Normal With Exception (WDP). This research was intended to evaluate the internal control system of The State Administrative Court of Yogyakarta. The importance of an ideal government internal control system as mentioned in the State Regulation (PP) 60 year 2008, have to be able to equalize between standards and its implementation in government agencies by five stages; controlling environment, risk assessment, controlling activity, information and communication, and monitoring activity. The conclusion of this research indicates that the government internal control system applied in The State Administrative Court of Yogyakarta has been effectively implemented, although the design of the elements of risk assessment was still considered insufficient. However, these can be taken as one agenda for MA-RI to raise the opinion of BPK-RI.

Kata Kunci : Sistem pengendalian internal pemerintah, meningkatkan hasil opini pada MA-RI