Kajian Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur)

Yenie Purnomoratih, Dr. Agus Heruanto Hadna, M.Si.

2013 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Implementasi penganggaran berbasis kinerja di Indonesia saat ini (2010-2014) berada pada tahap pemantapan dengan pencapaian berupa perubahan input based menjadi output based, yang berarti anggaran belanja telah diorientasikan pada output untuk publik penggunanya (Bappenas, 2010). Namun, hingga saat ini sorotan terus ditujukan kepada pemerintah terhadap akuntabilitas penggunaan dana publik, karena porsi anggaran belanja terus meningkat tanpa diketahui secara pasti seberapa efisien kegiatan yang dilakukan sebelumnya. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses implementasi penganggaran berbasis kinerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan lokasi penelitian di Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, diketahui bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja telah memberi pengaruh positif, khususnya atas penyelenggaraan pelayanan publik secara umum di Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur. Namun demikian, penganggaran berbasis kinerja belum diimplementasikan secara secara utuh dan konsisten. Indikasinya terlihat dari: 1) penetapan beberapa target kerja yang lebih rendah dari realisasi dan bahkan dari target tahun sebelumnya, sementara alokasi dana untuk pencapaian target tersebut meningkat; 2) penyusunan RKA belum menggunakan standar biaya keluaran. Akibatnya, rencana kebutuhan anggaran belum berdasarkan pada penghitungan biaya riil minimal; 3) revisi anggaran dilakukan untuk menggeser dana dari output yang telah tercapai targetnya ke output lain yang juga telah tercapai targetnya dan bukan output prioritas utama. Akibatnya, terdapat potensi efisiensi yang hilang; 4) informasi kinerja belum komprehensif karena belum menyajikan informasi aspek efisiensi. Akibatnya, pengeluaran meningkat tanpa diketahui seberapa efisien program/kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi tersebut meliputi: 1) sistem monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran yang fokus pada target serapan anggaran; 2) sistem pemberian penghargaan dan sanksi yang belum konsisten; 3) sikap pimpinan yang kurang tegas dalam menetapkan target kerja, kekhawatiran akan berkurangnya fleksibilitas penggunaan dana, serta perilaku merevisi anggaran yang polanya bersifat kontraproduktif dengan prinsip efisiensi. Dalam hal ini, munculnya sikap dan perilaku yang kurang sejalan dengan prinsip efisien dan akuntabilitas itu sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh faktor sistemsistem yang ada. Berdasarkan hal tersebut, rekomendasi yang dapat diberikan kepada Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur adalah: 1) Perlu ada perubahan pola pikir menjadi realistis dan rasional, terutama mengingat pola revisi anggaran yang kontraproduktif dengan efisiensi sebagai akibat sistem monitoring dan evaluasi yang tidak dapat dibenahi secara mandiri oleh Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur; 2) Penyusunan RKA perlu menggunakan standar biaya keluaran agar service delivery dijalankan menggunakan minimal cost unit. Adapun kesulitannya diatasi dengan mendefinisikan jenis output secara lebih spesifik yaitu dengan menyelaraskan antara jenis output yang tercantum dalam dokumen RKA dengan yang tertuang dalam kontrak kinerjanya.

Implementation of performance-based budgeting in Indonesia at this time (2010 until 2014) at the stage of consolidation (Bappenas, 2010). In this stage, it has obtained many achievements, including the form of restructuring activities that reflect program objectives by transforming inputs into outputs based activities. It means that the budget has been oriented towards the output to the user community. However, the public spotlight on the government still continues for the accountability of public funds because government spending increase without known exactly how efficient the activities carried out previously. To that end, this research aims to analyze the implementation of performance-based budgeting process, and the factors that influence the implementation process at Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur. By using descriptive qualitative research method, it is known that the implementation of performance-based budgeting has been positive influence for Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur, especially in the public service. However, the performance-based budgeting is not fully and consistently implemented. The indications are: 1) targets were set lower than previous performance, meanwhile the budget has increased; 2) work plans and budget are made without standard cost output; 3) revisions of DIPA leading to shift funds from output which has already reached its target to another one which also has reached the target, thus eliminating the potential for efficiency; 4) there is no efficiency performance information so that spending increases without known how efficient the activities carried out previously. Mostly, the result of this research showed that the factors which affect the presence of constraints in implementation process are: 1) monitoring evaluation system focus on budget absorption target so that performance information focus on it rather than on efficiency performance; 2) reward punishment system doesn’t consistent, thus cant give motivation to the implementor to delivery service in minimal cost unit; 3) the attitude and behavior of the implementor that contrary to the principle of efficiency and accountability. Each of these factors are interrelated to one another. Especially in this case that attitude and behavior indeed strongly influenced by the existing monitoring and evaluation system in budget execution. The recommendations which can be given for Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur are: 1) changing mindset so that affect the attitude and behavior of the officials which contrary to the principle of efficiency and accountability to become more realistic and rational. The mindset changing is also needed in order to overcome system that couldn’t be enhanced by Kanwil DJPB Provinsi Jawa Timur, especially that has to do with budget revisions which counterproductive to efficiency; 2) work and budget plans should use standard cost output so that service delivery can be done with minimal cost unit.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, penganggaran berbasis kinerja, sikap dan perilaku