PROTES DAN PEMBERONTAKAN “Transformasi Perlawanan Petani Menghadapi Korporasi Perkebunan” (Studi Kasus Gerakan Petani Persil IV, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara)

Muhammad Afandi, Dr. Bambang Hudayana,

2013 | Tesis | S2 Antropologi

Kehadiran perkebunan pada abad ke-19 di Indonesia merupakan perpanjangan dari perkembangan kapitalisme agraris Barat yang diperkenalkan melalui sistem kolonial. Sepanjang sejarahnya perkebunan telah mengakibatkan terjadinya proses transformasi struktural, dari struktur politik dan ekonomi tradisional mengarah pada struktur politik ekonomi kolonial dan modern. Akibatnya, terjadi perampasan tanah-tanah petani untuk kebutuhan korporasi perkebunan. Perampasan-perampasan tersebut melahirkan konflikkonflik agraria dan perlawanan-perlawanan petani di berbagai tempat, khususnya Jawa dan Sumatera. Perlawanan petani dilakukan dengan berbagai pola dan terus mengalami perubahan di sepanjang sejarahnya, mulai dari gaya messianistis, parlementariat, politik bawah tanah ataupun cenderung terbuka. Penelitian ini mengangkat tema perlawanan petani di era “transisi demokrasi” yang dilakukan oleh gerakan petani Persil IV Deli Serdang dalam menghadapi korporasi perkebunan negara (PTPN II). Penelitian ini merupakan kelanjutan dari studi-studi terdahulu yang telah menjelaskan pola-pola perlawanan petani di Indonesia dalam menghadapi korporasi perkebunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan historis antropologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi partisipatif, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari petani, baik dalam bentuk pengamatan di luar perjuangan ataupun di dalam perjuangan Gerakan Tani Persil IV Deli Serdang. Penelitian dilakukan selama 3 tahun (Agustus 2007-Januari 2010), kemudian di lanjutkan pada April-Mei 2012. Penelitian ini mengungkapkan bahwa setelah peristiwa perampasan di tahun 1972, petani mengalami mobilitas profesi secara horizontal dari petani menjadi buruh lintas profesi ataupun pekerja sektor informal. Di sisi lain, juga mengalami penurunan mobilitas secara vertikal, dari petani pemilik lahan sedang menjadi petani pemilik lahan kecil. Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat tidak berbanding lurus dengan jumlah luas lahan untuk proses produksi juga berdampak pada bertambahnya jumlah angka pengangguran sekaligus terciptanya buruh-buruh tidak terampil di wilayah Persil IV. Penelitian ini juga mengungkapkan hal penting bahwa di era transisi demokrasi yang ditandai dengan runtuhnya rejim Orde Baru dan hadirnya reformasi dimaknai oleh petani sebagai suatu kesempatan politik untuk kembali melakukan perlawanan secara terbuka dengan cara menduduki kembali lahan mereka (reclaiming) sekaligus membabat seluruh tanaman perkebunan (ekstra legal). Selain menduduki lahan, petani juga menempuh perjuangan-perjuangan di jalur legal (pengadilan), anggapan-anggapan bahwa reformasi akan berpihak kepada keadilan berdampak lahirnya suatu kepercayaan petani terhadap institusi-institusi negara. Namun ketika perlawanan jalur legal menemui kebuntuan, petani meninggalkan pola perlawanan tersebut dengan menempuh perlawanan ekstra legal yang dihadapkan pada resiko-resiko perang terbuka dengan aparat keamanan negara ataupun milisi-milisi sipil yang direkrut oleh PTPN II. Lahirnya gerakan ekstra legal merupakan konsekuensi yang ditimbulkan akibat gagalnya negara serta menguatnya kontradiksi-kontradiksi hukum formal dalam penyelesaian konflik agraria.

The history of Indonesia’s plantation in 19 th century is part of the history of western agrarian capitalism that emerges from colonialism. History tells us that plantation has brought transformation in the economic and political structure, from the traditional structure to the modern and colonial structure. Consequently, land grabbing is unavoidable to fulfill the needs of the plantage corporation. It then raises argrarian conflicts and peasant resistances in many places, especially in Sumatra and Java. Resistance is dynamics, there are many styles of peasant resistance along the history, from the messianistic way, legal way, underground politics, to open resistance. The theme of the research is peasant resistance during the transition of democracy organized by peasant movement of Deli Serdang confronts PTPN II. This research is the continuation of previous researches on peasant movements and its style in Indonesia to confront corporation. It is a qualitative research that employs historical and atropological approach. Data is collected through participatory observation, with the involvement of the researcher in daily life, both directly and indirectly, both involved inside the struggle and outside the struggle in observing the resistance of Deli Serdang Persil IV peasant movement. This research is conducted in three years (from August 2007 to January 2010), and then another two months in April-May 2012. It reveals that after the land grabbing in 1972, job mobility was unavoidable, both vertically and horizontally, from peasant to multi job or non formal occupation. On the other hand, society has experienced the vertical mobility that goes down. They used to be moderate land owner, and they turn to be small land owner. The growing number of people doesn’t go in line with the land capacity for production. Consequently, the number of unemployment and unskilled labor in Persil IV area is increasing. This research also reveals an important thing that during the transition of democracy, symbolized by the fall of new order regime and the beginning of reformation, means political opportunity for the peasants to openly resist by reclaiming and clear away the plants or resist illegally. Besides, they also put their struggle on a legal or judicial way. The assumption that reformation means justice has brought peasant’s trust toward state as an effect. Nevertheless, when legal resistance doesn’t reach the solution, the peasants start to turn their head on another way of resistance, by resist in an illegal way. This way of resistance has such consequence as the risk of open war, the peasants has to confront the state apparatus or civil military recruited by PTPN II/ the emergence of extra legal movement is a consequence of the state failure in giving the solution of the conflict and when the legal contradiction in order to resolve the agrarian conflict get stronger.

Kata Kunci : PTPN II, gerakan sosial petani, reklaiming, transformasi perlawanan