IDEOLOGI NASIONALISME NEGARA DAN PEMINGGIRAN AGAMA LOKAL (ANALISIS WACANA UU NO.1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN/PENODAAN AGAMA SERTA EFEK WACANA UU TERSEBUT PADA KELOMPOK MASYARAKAT WETU TELU BAYAN)

BAIQ NILA ULFAINI, Dr. Agus Pramusinto, MDA,

2013 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Di luar 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah, ternyata sejak sebelum terbentuknya Negara kesatuan Republik Indonesia, sudah ada agama-agama lokal yang tersebar hampir di seluruh wilayah nusantara. Sebut saja agama Khalik milik orang Wana, agama Kaharingan milik masyarakat Dayak Pitap, kepercayaan Patuntung milik orang Tanah Toa Kajang, ataupun Islam Wetu Telu di Lombok. Agama-agama lokal tersebut dari berbagai penelitian mengalami penurunan setelah tahun 1965, dan disinyalir terjadi setelah keluarnya Kebijakan Pemerintah berupa Peraturan Presiden No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan/Penodaan Agama. Dengan menggunakan analisis wacana, tesis ini mencoba meneliti, bagaimana ideologi Pemerintah melalui strategi kebahasaan atau struktur internal teks Perpres yang berujung pada peminggiran agama-agama lokal, konteks sosial politik, serta andil Wacana Perpres tersebut pada perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Wetu Telu Bayan. Selain itu, melalui perspektif teori strukturasi Giddens, akan coba dilihat siapa saja agen yang terlibat dan struktur apa yang terbentuk melalui proses produksi wacana dan andil wacana tersebut pada perubahan masyarakat Bayan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Negara/Pemerintah, melalui struktur internal teks menjadikan aliran/organisasi kepercayaan sebagai subjek dari penodaan agama, sehingga perlu ditindak keras dan dikenakan sanksi pidana kepada pelakunya. Melalui teks, terlihat juga bahwa pemerintah saat itu memiliki Ideologi Nasionalisme, yakni suatu ideologi yang berwujud dalam bentuk semangat cinta tanah air dan semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dari proses sosial produksi teks ini sendiri, peneliti menemukan adanya kekuatan-kekuatan partai politik yang bertarung, antara PNI+NU vis a vis PKI di arus atas. Sedangkan pertarungan di arus bawah terjadi antara Kelompok Abangan sebagai mayoritas anggota PKI melawan Kelompok Santri yang mayoritas adalah anggota dari PNI+NU. Sehingga, peneliti menyimpulkan bahwa Perpres No.1/PNPS Tahun 1965 ini merupakan kemenangan Kelompok Santri terhadap Kelompok Abangan, yang pada akhirnya menimbulkan struktur dominasi. Sedangkan analisis pada efek wacana Perpres tersebut pada kelompok Wetu Telu Lombok menunjukkan adanya rekonstruksi identitas kelompok ini, bukan sebagai salah satu aliran kepercayaan, tetapi semata sebagai kelompok masyarakat yang masih teguh menjalankan adat istiadat. Selain itu, dalam relasinya secara vertikal, dari analisis korpus sebelum dan sesudah tahun 1965 menunjukan adanya tindakan kekerasan secara nyata pada kelompok wetu telu yang dilakukan oleh kelompok Waktu Lima sebagai kelompok islam yang murni di Lombok, dan mendapatkan legitimasi dari Negara/Pemerintah melalui wacana yang terbentuk pada Perpres Pencegahan Penyalahgunaan/penodaan Agama tersebut. Dalam tingkat ini, terlihat juga adanya struktur dominasi dari Kelompok Waktu Lima terhadap Wetu Telu. Meski wacana yang terbentuk melalui kebijakan pemerintah berupa Perpres tersebut menyebabkan semakin menyusutnya Kelompok Wetu Telu, namun di lapangan peneliti menyimpulkan bahwa sebenarnya penganut Penganut Islam Wetu Telu ini masih ada dan terus melakukan praktek ibadahnya.

Far from the day Indonesia got its independence, excepting 6 official religion recognized by the government, we have many local religion spread in almost every province in Indonesia. Khalik religion owned by Wana People, Kaharingan owned by Dayak Pitap people, Patuntung believes at Tanah Toa Kajang, or Islam Wetu Telu in Lombok. The local religion, found from many research has been decreasing in number after 1965, when the government policy issued President Regulation (Perpres) No.1/PNPS Year 1965 about the Prevention of the Religion Defamation. Using discourse analysis, this thesis tried to examine how government ideology through linguistic strategies or the internal structure text that led to the marginalization of local religions, socio-political context, and the regulation discourse that contribute to the social change in Wetu Telu Community at Bayan. In addition, through the perspective of Giddens structuration theory, the writer will try to see who the agents involved and what structures are formed through a process of discourse production and contribute to the public discourse on Bayan’s change. The analysis showed that the State / Government, through the internal structure of the text makes the flow / organizational Faith as the subject of defamation of religion, so it needs to be dealt with and subject to harsh criminal penalties for perpetrators. Through the text, also seen that the current government has nationalism ideology, an ideology that is tangible in the form of patriotic fervor and zeal to keep the unity of the nation. From the text of the social process of production itself, researchers found the forces of political parties contesting, the PNI + NU vis a vis the current PKI. While the battle in the undertow occurs between Abangan group as the majority of members of the PKI against the majority of the Santri Group is a member of the PNI + NU. Thus, the researchers concluded that the regulation No.1/PNPS Year 1965 is a victory against Abangan Group, which in turn give rise to structures of domination. While discourse analysis on the effects of regulation on Wetu Telu Lombok showed a reconstruction of the identity of this group, not as a cult, but simply as a group of people who still firmly run customs. In addition, in relation vertically, from the analysis of the corpus before and after 1965 shows the real violence in the Wetu Telu conducted by groups Lima as a purely Islamic groups in Lombok, and gain legitimacy from the State / Government through discourse formed on Presidential Prevention of desecration/Defamation of the religion. In this level, researcher see also the structures domination of the Waktu Lima Group to Wetu Telu. Although discourse formed through government policy in the form of regulation led to the shrinking of the Group Wetu Telu, but in the field investigators concluded that the real followers of Islam Wetu Telu adherents are still exist and continue their worship and practice in everyday life.

Kata Kunci : Wacana, Ideologi Nasionalisme, Agama Lokal.