EVALUASI ATAS PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI (KASUS PADA KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA LAHAR DINGIN GUNUNG MERAPI PADA KABUPATEN SLEMAN)

Imam Yunarto, Prof. Dr. Abdul Halim, Ak., MBA

2013 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi ketentuan dan pelaksanaan penganggaran Dana Siap Pakai (DSP) sehingga bisa diketahui mengapa jumlah anggarannya lebih kecil dari kebutuhannya dan persetujuan penambahannya lambat, serta untuk mengidentifikasi apakah penggunaannya untuk penanganan tanggap darurat bencana lahar dingin Gunung Merapi telah sesuai dengan ketentuan. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilaksanakan melalui dokumentasi dan wawancara. DSP yang awalnya disediakan melalui anggaran pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam Bagian Anggaran (BA) 103 selama ini jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan untuk penanganan darurat bencana. Untuk menutupi kekurangan tersebut BNPB mengusulkan penambahan melalui BA 999.08 yang diambil dari dana kontinjensi bencana yang ada pada Menteri Keuangan. Dari penelitian disimpulkan penyediaan DSP kecil karena pada saat penyusunan anggaran belum diketahui jumlah kebutuhan biaya penanganan darurat bencana yang akan dilaksanakan. Selain itu DSP yang dianggarkan dari BA 103 terutama dicadangkan untuk memenuhi pembiayaan penanganan bencana skala kecil dan berulang seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan puting beliung yang terjadi pada awal hingga pertengahan tahun. Penyediaan DSP lambat disebabkan tidak adanya aturan yang dapat mengendalikan proses revisi penambahan pagu anggaran untuk kebutuhan penanganan bencana pada masa tanggap darurat. Penggunaan DSP dalam kasus penanganan darurat banjir lahar dingin pasca erupsi Gunung Merapi, belum sepenuhnya memenuhi persyaratan penggunaan menurut peraturan perundangan terkait jenis, waktu dan tatacara penggunaan.

This study aims to evaluate provisions and implementation of on call fund (Dana Siap Pakai (DSP)) allocation in order to examine why the amount of the allocation was smaller than the actual needs and the approval of the allocation addition run slowly, and to identify whether the use of such funds for emergency responses to the cold lahar disaster of Mount Merapi has been in accordance with the provisions. This is qualitative research employing case study approaches, conducted through documentation and interviews. DSP which were initially provided through the budget of the National Disaster Management Agency (Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)) in the Budget Section (Bagian Anggaran (BA)) 103 all this time was insufficient to meet the needs for emergency disaster management. To cover the shortage, BNPB proposed addition through BA 999.08 taken from the disaster contingency funds available from the Minister of Finance. Based on the findings of the research, it was concluded that DSP allocation was small because at the time when the budget was formulated, the amount of the funds needed for emergency disaster management that were about to perform were unknown. In addition, the DSP budgeted from BA 103 was mainly reserved to finance smallscale and recurrent disasters such as floods, droughts, landslides, and cyclones that occurred in the early to mid-year. DSP allocation was slow due to the lack of rules that could control the process of revising concerning the addition of the budget limit to the needs of disaster management in the emergency period. The use of DSP in the case of emergency management of cold lahar floods after the eruption of Mount Merapi had not fully met the usage requirements related to the terms of usage concerning type, time and procedure of the use.

Kata Kunci : dana siap pakai, penganggaran, tanggap darurat, penggunaan.