KEBIJAKAN LARANGAN PELACURAN PERDA D IY NO 15 TAHUN 1955 Tentang: Larangan “Pelacuran ditempat -tempat umum”.

Albertus Bambang Eko Hendro W., S.Sos., Dr. Erwan Agus Purwanto

2013 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Pemerintah DIY dalam menangani masalah pelacuran masih menggunakan perda DIY no 15 tahun 1955 tentang larangan pelacuran. Dampak yang terjadi pelacuran sulit dikendalikan apalagi dibasmi. Hal ini dilakukan pemerintah mengingat Yoyakarta memiliki dua predikat yang berbeda, sebagai kota Pelajar dan kota Budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum faktor penyebab timbulnya pelacuran di DIY. Bagaimana implementasi dan mengidentifikasi perda DIY no 15 tahun 1955 mengapa tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan pelaku dan pengguna prostitusi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelacuran di Yogyakarta dinilai oleh masyarakat luas sebagai suatu pelanggaran agama dan norma sosial. Selain itu dalam penelitian ini diketahui ada beberapa pihak yang sengaja membiarkan agar perda tersebut tetap digunakan, sehingga pada imlpementasinya menjadi kontra produktif. Dalam implementasi perda juga terjadi penyimpangan berupa diskriminasi terhadap perempuan. Pelarangan pelacuran berdampak punahnya mata pencaharian PSK dan masyarakat sekitarnya. Dalam penelitian ini ditemukan adanya berbagai kendala, yaitu data yang diperoleh dilapangan sangat sedikit, banyak pihak berusaha menutupi dan banyak tekanan.

DIY Government in dealing with the problems of prostitution still use DIY regulation No. 15 of 1955 on the prohibition of prostitution. The impact is difficult to control let alone eradicated prostitution. This is done by the government considering Yoyakarta has two distinct predicate, as cities and towns Student Culture. The purpose of this study was to determine the factors causing overview of prostitution in DIY. How implementation and identify regulation No. 15 year 1955 DIY why not effective. This study used a qualitative descriptive method. The data obtained through the study of literature and interviews with actors and users of prostitution. The results showed that prostitution in Yogyakarta rated by the public as a violation of religious and social norms. Also in this study is known to have some parties deliberately let that regulation is still in use, so the imlpementation be counterproductive. In the implementation of local regulations to prevent deviation form of discrimination against women. Prohibition of prostitution affects the livelihoods of extinction PSK and surrounding communities. In the present study found a variety of constraints, the data obtained in the field is very little, many people tried to cover up and a lot of pressure.

Kata Kunci : -