OPTIMALISASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN WILAYAH DI KABUPATEN ACEH UTARA

SUMARDI, Prof. Dr. Djoko Soeryo,MA,

2013 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional

Tujuan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan, kendala-kendala serta strategi dalam mengimplementasi kebijakan otonomi dalam mendukung Ketahanan wilayah di Aceh Utara. Metoda penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis deskriptis analitis yaitu suatu metode dengan menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh dilapangan berupa data skunder dalam bentuk literatur, perundang-undangan, daftar pustaka dan bahan bacaan lainnya. Penelitian dilakukan berdasarkan teori atau metode penelitian yang bersifat kualitatif. Pemilihan metode kualitatif ini dengan pertimbangan bahwa pada saat dilakukan penelitian permasalahan yang ditemukan dilapangan pada saat penelitian akan terus berubah dan berkembang dan meluas serta bersifat dinamis. Mou Helsinki yang ditindaklanjuti dengan terbitnya UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah membawa perubahan positif dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan terbangunnya rasa aman dan damai di Aceh yang berpengaruh luas pada berbagai perkembangan kehidupan masyarakat. Namun berbeda apa yang terjadi di Aceh Utara, justru terjadi peningkatan jumlah masyarakat miskin. Berdasarkan pendataan BPS pada Juli 2009, jumlah angka kemiskinan di Aceh Utara tercatat mencapai 70,73%, berbeda jauh jika dibandingkan dengan kemiskinan di Aceh Utara pada tahun 2006, yaitu 51,96%. Dalam hal ini implementasi kebijakan otonomi khusus dalam mendukung Ketahanan wilayah di kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh belum dilakukan secara optimal. Belum optimalnya Otonomi Khusus di Aceh Utara, kendala utamanya adalah masalah SDM yang belum memadai, termasuk juga masalah leadership dari Kepala daerah yang seharusnnya memperioritaskan pembangunan pada sektor kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu untuk memacu Aceh Utara kearah kemajuan di perlukan fasilitasi peningkatan kualitas aparatur, melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, disamping mempercepat proses penyelesaian Peraturan Daerah ( Perda) yang belum terselesaikan. Dalam hal ini penulis menyarankan kepada pemerintah khususnya Kabupaten Aceh Utara ; pertama, Otsus perlu perlu disosialisasikan, dipahami, di awasi dan dievaluasi; kedua perlu adanya parameter keberhasilan Otsus; ketiga, mempercepat penyelesaian peraturan daerah dan : keempat perlu adanya revisi UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dari uraian diatas dapat disimpulan bahwa, program kebijakan otonomi khusus di kabuaten Aceh Utara khususnya dalam memberantas kemiskinan dan menyejahterakan masyarakat belum optimal dan justru sebaliknya angka kemiskinan semakin bertambah.

Praise the presence of Almighty God, for the abundance of His grace and guidance, the author has been able to complete a thesis entitled \"Optimizing the Implementation of Special Autonomy Policy in Support of Regional Security in the North Aceh Regency\". The purpose of this thesis is to determine how the implementation of policies, constraints and strategies to implement autonomy in supporting resilience in North Aceh region. Research method used is descriptive analytical juridical is a method to describe and analyze the data obtained in the field in the form of secondary data in the form of literature, legislation, references and other reading materials. The study was conducted based on theory or qualitative research methods. The selection of qualitative methods is the consideration that at the time of the study the problems found in the field at the time of the study will be constantly changing and evolving and expanding and dynamic nature. Memorandum of Understanding to Helsinki were followed by the publication of Regulation Number 11/2006 of Aceh Governance has brought about positive changes in the political, social, economic, and awakening a sense of security and peace in Aceh a wide influence on the developments of community life. But unlike what happened in Aceh Utara, the increasing numbers of poor people. Based on Badan Pusat Statistic (Statistics Board Center) data collection in July 2009, the amount of poverty in the North Aceh recorded at 70.73%, much different compared to the poverty in the North Aceh in 2006, which is 51.96%. In this case the implementation of special autonomy in the region in supporting resilience North Aceh district in Aceh province has not performed optimally. Not optimal in North Aceh special autonomy, the main obstacle is the problem of inadequate human resources, including the leadership of the chief problem areas must be put priority of welfare sector development, education and health. Therefore, to speed progress up towards the North Aceh in need of facilitating quality improvement personnel, through a variety of education and training, in addition to accelerating the process of finalizing Regulation unresolved. In this case I suggest to the government, especially the North Aceh District, first, autonomy necessarily need to be socialized, it is understood, supervised and evaluated; second the parameter is necessary to the success of autonomy; third, local regulations and expedite completion; and fourth, the law needs to be revised of the Regulation Number 11/2006 of Aceh Governance. From the description above should be summarized that program special autonomy in Aceh Utara District particularly in combating poverty and social welfare is not optimal, and on the contrary the poverty rate increased.

Kata Kunci : Optimalisasi, Implementasi, Kebijakan, Otonomi Khusus dan Ketahanan Wilayah.