KAJIAN YURIDIS TENTANG RANGKAP JABATAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG TEMPAT KEDUDUKANNYA BERBEDA NAMUN MASIH DALAM SATU WILAYAH KERJA

PUTU YOGA MAHENDRA WIDETYA, Dwi Haryati S.H.,M.H.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penulisan tesis ini bertujuan mengkaji pelaksanaan rangkap jabatan notaris dan PPAT yang tempat kedudukannya berbeda namun masih dalam satu wilayah kerja. Dengan melihat pelaksanaan jabatan notaris dan PPAT secara konkrit atau melalui praktek dan dikaitkan dengan ketentuan daripada isi peraturan perundang – undangan. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan mengkaji fenomena dalam permasalahan yang ditemui dalam penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara data primer dan sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan menyusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan metode induktif kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan dari masing-masing rumusan masalah. Hasil penelitian terhadap, rangkap jabatan notaris dan PPAT yang tempat kedudukannya berbeda namun masih dalam satu wilayah kerja, pada prakteknya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak memiliki kantor atau tempat kedudukan yang diakibatkan oleh perbedaan ketentuan di dalam Pasal 17 huruf g UU No. 30 Tahun 2004/UUJN dan Pasal 8 ayat (1) huruf c PP No. 37 Tahun 1998/PPAT. Sehingga pelaksanaan jabatan secara nyata tidak dapat dilaksanakan. Akibat, tidak menjalankan jabatan secara nyata menyebabkan pelanggaran jabatan yang menimbulkan sanksi administratif berupa : teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT karena diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas sebagai notaris dengan tempat kedudukan yang berbeda dengan PPAT. Kendala – kendala yang timbul akibat berbeda tempat kedudukan,yaitu : Bertentangan dengan peraturan perundang - undangan; Kurang maksimalnya pelayanan publik dalam pembuatan akta otentik;. Upaya – upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini antara lain : Menutup salah satu kantor; Melakukan pengecekan terhadap formasi lowong pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Ham dan kantor Pertanahan; Mengajukan permohonan pindah jabatan ke daerah yang masih lowong.

The writing of this thesis aims to examine the application of the implementation of the office of notary public notary office not so if a working area with office of PPAT. See the office of Notary and PPAT implementation in concrete or through practice and associated with the provision of the content of the regulations This research includes empirical juridical research, that the approach to the problem by examining the phenomenon in the problems encountered in the research associated with the regulations. Field research is carried out by means of an interview by using the tool in the form of guidelines for interviewing primary and secondary data are analyzed qualitatively by systematically compiled and analyzed based on the inductive method is drawn in a conclusion of each formulation problems. The results of research on a duplicate notary offices, and a different position where the PPAT but still in one region, in practice unenforceable because has no Office or seat caused by the difference in terms of article 17 the letter g of act No. 30/2004 and article 8 subsection (2) letter c government regulations No. 37 1998. So that implementation in the real term could not be implemented. As a result, did not run in the real post office arising from the violation of sanctions in the form of administrative : oral reprimand; a rebuke written; the temporary suspension; the dismissal with respect; or dismissal with disrespect. While PPAT stop served as PPAT because is raised and an oath of office or carry out the task as domicile of the notary with different with PPAT. Constraints arising from different domicile, namely. Contrary to the rules regulationsinvitation; Less the maximum public service in making the authentic deed;. Attempts efforts that could be made to overcome this include: Close one office; Do some checking against the formation of positions available at regional offices of the Ministry of Justice and human rights and the office of land; Apply for a move to a title still vacant.

Kata Kunci : Rangkap jabatan, Tempat kedudukan