EVALUASI PENJABARAN RPJMD: STUDI KASUS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Inyo, Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MUP.,Ph.D,

2013 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Evaluasi penjabaran perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu unsur penting didalam melaksanakan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan proses pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam menjabarkan RPJMD ke RKPD dan dari RKPD ke APBD; (2) Mengetahui tingkat konsistensi penjabaran program/kegiatan perencanaan pembangunan daerah pada sektor pekerjaan umum dari RPJMD ke RKPD dan dari RKPD ke APBD Kabupaten Soppeng; (3) Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi konsistensi program/kegiatan dari RPJMD ke RKPD dan dari RKPD ke APBD Kabupaten Soppeng pada Dinas Pekerjaan Umum. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan metode berpikir secara deduktif. Dengan melihat fakta atau gejala secara empiris yang ditemukan di lapangan penelitian yang terkait proses penjabaran RPJMD Kabupaten Soppeng 2005-2010. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi dari dokumen RPJMD Kabupaten Soppeng serta analisis fenomena yang ada dilapangan. 050 / 2020 / SJ tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJMD Daerah Secara teknis proses penyusunan RPJMD Kabupaten Soppeng 2005-2010 mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor . Penjabaran pada setiap bagian di dalam RPJMD masih temukan adanya ketidakkonsistenan sesuai dengan konsep teoritisnya. Pada penjabaran RPJMD ke dalam RKPD juga masih terdapat ketidak konsistenan, dimana masih ditemukan adanya kegiatan yang ada di RKPD tetapi tidak ada di RPJMD, yaitu pada tahun 2009 masih terdapat 12,50% kegiatan RKPD yang tidak ada di dalam RPJMD. Faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan penjabaran RPJMD ke RKPD adalah: (1) Faktor sumber daya manusia; (2) Faktor koordinasi. Adapun penjabaran RKPD ke dalam APBD Kabupaten Soppeng juga ditemukan adanya ketidakkonsistenan yaitu pada tahun 2009 sebanyak 60%, 2010 sebanyak 50%, dan tahun 2011 sebanyak 14,28%. Adapun faktor yang menyebabkan ketidakkonsistenan penjabaran RKPD ke APBD adalah: (1) Faktor sumber daya manusia; (2) Faktor koordinasi; (3) Faktor politik; (4) Faktor kebijakan; (5) Faktor alam; (6) Faktor dana.

The evaluation plan of regional development is one of the urgent elements in implementing the regional planning development. This research aimed at: (1). investigating to describe the process of applying the RPJMd to RKPD and from RKPD to APBD in regional office of Soppeng, (2). To investigate the consistency of the program in the regional development plan in Soppeng, 3). Finding the factors which influence the consistency of the program of RPJMD to RKPD and RKPD to APBD in Soppeng regency at Public Infrastructure Department. The method applied in this research was qualitative by using educative mind deductively. By involving the empiric facts investigated in the fields of the research deal to the RPJMD in Soppeng Regency 2005-2010. The analysis method used is the content analysis from the RPJMD document and data analysis is found in the research field. Technically, the process of RPJMD arrangement based on the issue of the decree of the Home Affair number 050/2020/SJ/ 2005 concerning to the guideline of the document of RPJPD and RPJMD. The application on each article in RPJMD was found there remains inconsistent based on its territory concept. In applying the RPJMD into RKPD still remains the inconsistent, where some program found in RKPD but not in RPJMD, in 2009 there was about 12,50% of the program which was not coped in RPJMD. The factor of this inconsistency it was because: 1) human resource was limited, 2). Coordination. The inconsistency of RKPD in APBD in Soppeng Regenncy during 2009 was about 60%, 2010 about 50%, and 2011 about 14,28%. And those causing the inconsistency are: 1). Human resource, 2). Coordination factor, 3). Politic factors, 4). Policy, 5). Nature, 6). Budgeting factors.

Kata Kunci : Evaluasi Penjabaran RPJMD, Konsistensi, RKPD, APBD, Dinas Pekerjaan Umum