KEDUDUKAN DAN FUNGSI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Priyo Hadisusilo, SH, Sardjuki, SH., MH.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, fungsi TNI hanya sebagai alat pertahanan negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, serta kendala yang dihadapi oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menerapkan fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jenis dari penelitian adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan model penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan objek kajian mengenai kedudukan dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, akan di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundangundangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini Hasil penelitian ini adalah: (1) Paradigma baru kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang disahkan DPR-RI (30 September 2004) telah melakukan konstruksi ulang rumusan tugas TNI.; (2) TNI sebagai lembaga negara yang berfungsi hanya sebagai alat pertahanan Negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia kurang tepat, sebab fungsi TNI tersebut bukan hanya sebagai alat pertahanan negara saja akan tetapi harus diikuti juga dengan fungsi sosial politik yang terbatas sesuai dengan kedudukan TNI sebagai lembaga negara. Pada masa sekarang fungsi TNI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengenai fungsi dari TNI dinyatakan bahwa TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa; penindak terhadap setiap bentuk ancaman; dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan; serta (3) Hubungan sipilmiliter dalam negara demokratis masih banyak kendala, yaitu implementasi peran dan kedudukan sesuai paradigma baru TNI dalam sistem ketatanegaraan Repulik Indonesia ditandai dengan Pertama, masih kuatnya perbedaan persepsi di kalangan internal TNI tentang ancaman terhadap eksistensi negara. Kedua, belum jelasnya garis antara bidang pertahanan dan bidang keamanan. Ketiga, keterbatasan dana anggaran, baik yang dimiliki Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Keempat, belum adanya platform yang jelas dan tegas dari pihak sipil untuk bersama-sama membatasi ruang gerak militer dari ranah politik.

The purpose of this study is to investigate and assess the position of the Indonesian National Army (TNI) in the constitutional system of the Republic of Indonesia, the TNI functions only as a means of national defense in the constitutional system of the Republic of Indonesia, and the constraints faced by the Indonesian military (TNI) in implementing the military function in the constitutional system of the Republic of Indonesia. This type of research is normative and empirical legal research with normative research model, the research with the object of study of the position and function of the Indonesian National Army (TNI) in the constitutional system of the Republic of Indonesia. Data has been collected from the research, both literature research and field research, will be legally qualitative analysis, which is a method of data analysis by classifying and selecting the data obtained from the study according to the quality and truth, then connected with legislation and theories derived from the study of literature, in order to obtain answers to the problems in this study The results of this study are: (1) a new paradigm military position in the constitutional system of the Republic of Indonesia realized through Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces passed the House of Representatives (30 September 2004) has been doing construction re-formulation of military duty.; ( 2) the military as an institution that serves only as a means of national defense in the constitutional system of the Republic of Indonesia is less precise, because the military is not the only function as a means of national defense alone but must be followed by limited political social function in accordance with the position of the military as an institution . At the present function of the TNI in the constitutional system of the Republic of Indonesia can be found in Article 6 of Law No. 34 Year 2004 on the Indonesian National Armed Forces of the functions of the military declared that the military as an instrument of national defense function as an antidote against any form of military threats and armed threats from outside and in the country against the sovereignty, territorial integrity, and safety of the nation; responder to any form of threat, and the restoration of the country's security conditions are disrupted due to the chaos of security, and (3) civil-military relations in a democratic country there are still many obstacles, namely the implementation of roles and position corresponding new paradigm in the state system Repulik TNI Indonesia is marked by the First, the strong difference in perception of the internal military threat to the existence of the state. Secondly, the unclear line between the defense and security field. Thirdly, budget constraints, both owned Force Army, Air Force and Navy. Fourth, the absence of a clear and unequivocal platform of the civil society to jointly limit the movement of military politics.

Kata Kunci : Kedudukan dan Fungsi TNI