PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PROFESI JABATAN NOTARIS DI KOTA BANJARMASIN

NURDIANA FITRIA, Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris dan implementasi pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris di Kota Banjarmasin. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai implementasi atau penerapan ketentuan hukum normatif, yang berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang berkenaan dengan pengawasan Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin terhadap Notaris. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer berupa wawancara dengan Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin. Hasil penelitian diketahui, (1) Pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Banjarmasin dilakukan melalui pemeriksaan Protokol Notaris satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dianggap perlu . Kemudian menerima laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan Notaris melanggar Kode Etik Notaris atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut, (2) hasil implementasi pengawasan terhadap Notaris, periode 2010-2012 terdapat 32 (tiga puluh dua) orang notaris melanggar Kode Etik Notaris maupun Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004. Kemudian para Notaris tersebut dijatuhi sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah atas rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah.

This study aims to determine the mechanism of supervision by the Board of Trustees of the notary and the implementation of the Regional Assembly’s Regional Supervisory oversight of the notary in the city of Banjarmasin. This research is a normative-empirical laws, the legal research regarding the implementation or application of normative legal provisions, in the form of Law No. 30 of 2004 concerning Notary both in action on certain legal events that occur in the community with regard to the supervision of the Regional Council of Trustees Banjarmasin the Notary. The data used are secondary data from primary legal materials, secondary, and tertiary, and primary data such as interviews with the Regional Oversight Council Banjarmasin. The results are known, (1) Monitoring of the Supervisory Council of Notaries by Banjarmasin Urban done through examination Notary Protocol once a year or sometime needed. Later received reportd from the public about allegations Notary Notary or Code of Conduct violation of Law No.30 of 2004 concerning Notary, further examination of the notary, (2) Monitoring the implementation of the notary hail, Regional Supervisory Council of the city of Banjarmasin in the period 2010-2012 there are 32 (thirty two) Notary violates the Code and Law No.30 of 2004. Then the notary is sanctioned in the form of verbal warning and the written warning by the Assembly upon the recommendation of the Supervisory Region Regional Supervisory Council.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Profesi Jabatan Notaris,