KONFLIK NELAYAN ( Studi Tentang Konflik Antara Nelayan Lokal dan Nelayan Pendatang di Kabupaten Sorong Selatan )

Alexander Duwit, SH., Prof.Dr.Purwo Santoso, MA

2013 | Tesis | S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah

Indonesia adalah Negara multikultur yang kaya akan budaya dan kearifan lokal, tetapi sekaligus memiliki wajah ganda. Satu sisi, etnisitas dianggap sebagai mozaik yang menjadi ciri utama lahirnya negara-bangsa dimana pluralisme yang berkembang diandaikan mampu hidup dan berdampingan dalam alam demokrasi. Sementara disisi yang lain, proses asimilasi dan perkembangannya selalu diikuti oleh gejolak dan pertentangan antar suku yang berkaitan dengan problem-problem wilayah dan ketimpangan, baik itu sosial, ekonomi maupun politik. Kondisi ini tidak hanya berlangsung di level nasional, tetapi juga menemukan signifikansinya di daerah-daerah. Suasana demikian tercermin dari konflik antara nelayan lokal dan nelayan pendatang di Sorong Selatan yang sudah terjadi berulang kali. Oleh sebab itu, studi ini dilakukan untuk melacak lebih dalam dinamika konflik di Sorong Selatan berkaitan dengan masyarakat nelayan. Dengan menggunakan frame teori dualistik masyarakat (dual society), pertemuan nelayan lokal dan nelayan pendatang merupakan pertemuan dua kelompok masyarakat yang secara ekonomi memiliki sistem, ciri dan pola perilaku yang berbeda. Ekonomi nelayan lokal masih tradisional dan bersifat subsistem, sementara nelayan pendatang telah mengalami modernisasi dengan model ekonomi pasarnya. Perbedaan tersebut menyebabkan kesenjangan antara nelayan pada wilayah operasional, yang kemudian memicu terjadinya konflik. Data dan fakta untuk menjelaskan konflik ini diperoleh melalui teknik observasi, dokumentasi dan interview dengan metode penelitian kualitatif. Pemicu konflik adalah akumulasi kekesalan, kekecewaan, dan kemarahan atas sikap dan perilaku nelayan pendatang yang dianggap telah merugikan nelayan lokal. Namun, akar konflik nelayan di Sorong Selatan sebenarnya berkaitan dengan pengakuan akan identitas diri sebagai nelayan lokal, sebagai penduduk “pribumi” yang mendaku pemilik sah sumber-sumber ekonomi Sorong Selatan. Solusi cerdas menyelesaikan konflik adalah melakukan langkah transformasi yang bermuara pada pengakuan identitas, berikut hak-hak khusus yang ada pada nelayan lokal melalui upaya asimilasi yang inovatif untuk kemudian memberi ruang bagi nelayan lokal dalam mengelola potensi perikanan secara optimal. Studi ini memberikan kerangka rekonsiliasi dan resolusi konflik serta upaya advokasi melalui rekomendasi dasar “penetapan kebijakan afirmatif berpihak (diskriminasi positif) pada masyarakat lokal yang merupakan subyek advokasi untuk bisa menemukan titik kompromi dan negosiasi dengan nelayan pendatang, sehingga masyarakat lokal dan pendatang bisa saling bekerjasama atau sebaliknya mampu bersaing secara sehat, baik sebagai pelaku bisnis perikanan dalam sub bidang usaha strategis, (distribusi BBM, penangkapan, pemasaran dan pengolahan), maupun sebagai warganegara yang dilindungi oleh Negara.

Indonesia is a multicultural country that is rich in culture and local wisdom, but at the same time has a double face. One hand, ethnicity is considered as a mosaic that characterized the birth of the nation-state primary where a growing pluralism presumed able to live and co-exist in a democracy. While the other hand, the process of assimilation and development is always followed by the turmoil and conflicts between tribes related problems and imbalances in the region, be it social, economic or political. This condition does not only take place at the national level, but also find significance in these areas. Thus the atmosphere reflected the conflict between local fishermen and the fishermen settlers in South Sorong has happened repeatedly. Attempts to meminimalir conflict ever initiated by a number of parties, but does not touch the root of the conflict. Therefore, this study was conducted to better track the dynamics of the conflict in South Sorong related to fishing communities. Local fishing economy is still traditional and subsystems, while the fishermen settlers have undergone modernization model of market economy. These differences lead to a gap between fishermen in the operational area, sparking the conflict. Data and facts to explain this conflict gained through observation, documentation and interviews with qualitative research methods. Cause of conflict is accumulated frustration, disappointment, and anger over the attitude and behavior of fishermen migrants deemed detrimental to the local fishermen. However, the roots of conflict in South Sorong fishermen actually related to the recognition of identity as a local fisherman, as the \"natives\" who claim the rightful owner of the economic resources of South Sorong. Smart solution is to resolve conflict transformation steps that lead to the recognition of identity, the following special rights that exist on the local fishermen through innovative assimilation effort to then make room for local fishermen in managing fisheries potential optimally. This study provides a framework for reconciliation and conflict resolution, and advocacy efforts through on the basis of \"establishing policies favor affirmative (positive discrimination) on the local community which is the subject of advocacy to be able to find a point of compromise and negotiations with the fishermen settlers, so that local people and immigrants can work together or otherwise be able to compete fairly, both as a business in the fisheries sub-sector strategic business, (fuel distribution, capture, marketing and processing), as well as citizens are protected by the State.

Kata Kunci : Konflik Nelayan, Kesenjangan Nelayan, Kerjasama dan Pertarungan di kalangan Nelayan, proses Asimilasi diantara Nelayan dan upaya Transformasi bagi Nelayan.