EVALUASI PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

LIEKE TIELUNG, ST., Dr. Ely Susanto, MBA

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Penelitian ini membahas evaluasi pemekaran daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang menyangkut Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Landasan evaluasi pemekaran daerah didasarkan atas tujuan pemekaran daerah itu sendiri, yang tertuang dalam PP 129/2000. Semangat otonomi daerah tercermin antara lain pada keinginan sebagian daerah untuk memekarkan diri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi perkembangan pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam aspek ekonomi, keuangan pemerintah, pelayanan publik dan aparatur pemerintahan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, mengidentifikasi masalahmasalah yang terjadi dalam masa pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan merumuskan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan metode diskritif kualitatif untuk mengevaluasi kinerja dan kemajuan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti setelah pemekaran. Penelitian ini mengguna kan data sekunder dan data primer terkait dengan empat bidang kinerja yang dievaluasi. Selain itu, juga melakukan pendalaman terhadap situasi dan kondisi dengan melakukan wawancara dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) di daerah kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti baru ternyata tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk (Kabupaten Bengkalis). Dari aspek kinerja perekonomian daerah ditemukan dua masalah utama yang dapat diidentifikasi yaitu: pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi. Di sisi keuangan daerah disimpulkan bahwa daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terbentuk melalui kebijakan Pemerintahan Daerah menunjukkan kinerja yang relatif kurang optimal dibandingkan daerah Induk (Kabupaten Bengkalis). Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu ketergantungan fiskal yang lebih besar di daerah pemekaran berhubungan dengan besarnya alokasi belanja modal di daerah pemekaran; optimalisasi pendapatan dan kontribusi ekonomi yang rendah; dan porsi alokasi belanja modal dari pemerintah daerah yang rendah. Semua ini mengindikasikan belum efektifnya kebijaka n keuangan daerah Kepulauan Meranti dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah baik yang bersifat konsumtif maupun investasi. Mengenai aspek kinerja pelayanan publik diidentifikasi bahwa pelayanan publik di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan optimal, disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain tidak efektifnya penggunaan dana; tidak tersedianya tenaga layanan publik; dan belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik. Dari aspek kinerja aparatur pemerintah daerah diidentifikasi bebe rapa permasalahan, yaitu ketidaksesuaian antara aparatur yang dibutuhkan dengan yang tersedia; kualitas aparatur yang umumnya rendah; dan aparatur daerah bekerja dalam kondisi underemployment. Dari sisi pertumbuhan ekonomi hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis (daerah induk) relatif stabil dan meningkat. Diketahui bahwa daerah pemekaran telah melakukan upaya perbaikan kinerja perekonomian, namun karena masa transisi membutuhkan proses maka belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan. Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum dapat mengejar ketertinggalan daerah Kabupaten Bengkalis. Dari sisi ekonomi, ketertinggala n daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap daerah induk (Kabupaten Bengkalis) disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, selain dukungan pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung bergeraknya perekonomian melalui investasi publik. Di sisi keuangan daerah disimpulkan bahwa peran anggaran pemerintah daerah Kepulauan Meranti dalam mendorong perekonomian, relatif kurang optimal dibandingkan daerah Kabupaten Bengkalis. Di sisi pelayanan publik, kinerja Kabupaten Kepula uan Meranti masih berada di bawah daerah induk (Kabupaten Bengkalis). Kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan daerah induk menunjukkan fluktuasi meskipun dalam dua tahun terakhir posisi daerah induk (Kabupaten Bengkalis) sudah lebih baik. Jumlah aparatur cenderung meningkat selama tiga tahun pelaksanaan kebijakan pemekaran, namun acap kali ditemukan masih rendahnya kualitas aparatur di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemekaran daerah harus disikapi dengan sangat hati-hati dan memerlukan persiapan yang memadai bagi calon daerah otonom baru dimana persiapan tersebut harus melihat kondisi nyata di lapangan. Masa persiapan sampai dengan 10 tahun dapat difasilitasi untuk menyiapkan pengalihan aparatur yang sesuai kapasitasnya, penyiapan infrastruktur perekonomian beserta fasilitas pemerintahan, dan infrastruktur penunjang bagi aparatur. Pembagian sumber daya meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang lainnya antara daerah induk dan DOB perlu diatur dengan baik. Perekonomian daerah DOB sebaiknya diarahkan untuk mendukung sektor utama, yaitu pertanian dalam arti luas, baik ketersediaan infrastruktur penunjang maupun tenaga-tenaga penyuluh di lapangan.

Penelitian ini membahas evaluasi pemekaran daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang menyangkut Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Landasan evaluasi pemekaran daerah didasarkan atas tujuan pemekaran daerah itu sendiri, yang tertuang dalam PP 129/2000. Semangat otonomi daerah tercermin antara lain pada keinginan sebagian daerah untuk memekarkan diri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi perkembangan pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam aspek ekonomi, keuangan pemerintah, pelayanan publik dan aparatur pemerintahan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, mengidentifikasi masalahmasalah yang terjadi dalam masa pemekaran daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan merumuskan rekomendasi kebijakan berkaitan dengan pemekaran daerah. Penelitian ini menggunakan metode diskritif kualitatif untuk mengevaluasi kinerja dan kemajuan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti setelah pemekaran. Penelitian ini mengguna kan data sekunder dan data primer terkait dengan empat bidang kinerja yang dievaluasi. Selain itu, juga melakukan pendalaman terhadap situasi dan kondisi dengan melakukan wawancara dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) di daerah kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti baru ternyata tidak berada dalam kondisi awal yang lebih baik dibandingkan daerah induk (Kabupaten Bengkalis). Dari aspek kinerja perekonomian daerah ditemukan dua masalah utama yang dapat diidentifikasi yaitu: pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi. Di sisi keuangan daerah disimpulkan bahwa daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang terbentuk melalui kebijakan Pemerintahan Daerah menunjukkan kinerja yang relatif kurang optimal dibandingkan daerah Induk (Kabupaten Bengkalis). Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu ketergantungan fiskal yang lebih besar di daerah pemekaran berhubungan dengan besarnya alokasi belanja modal di daerah pemekaran; optimalisasi pendapatan dan kontribusi ekonomi yang rendah; dan porsi alokasi belanja modal dari pemerintah daerah yang rendah. Semua ini mengindikasikan belum efektifnya kebijaka n keuangan daerah Kepulauan Meranti dalam menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah baik yang bersifat konsumtif maupun investasi. Mengenai aspek kinerja pelayanan publik diidentifikasi bahwa pelayanan publik di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan optimal, disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain tidak efektifnya penggunaan dana; tidak tersedianya tenaga layanan publik; dan belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik. Dari aspek kinerja aparatur pemerintah daerah diidentifikasi bebe rapa permasalahan, yaitu ketidaksesuaian antara aparatur yang dibutuhkan dengan yang tersedia; kualitas aparatur yang umumnya rendah; dan aparatur daerah bekerja dalam kondisi underemployment. Dari sisi pertumbuhan ekonomi hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis (daerah induk) relatif stabil dan meningkat. Diketahui bahwa daerah pemekaran telah melakukan upaya perbaikan kinerja perekonomian, namun karena masa transisi membutuhkan proses maka belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan. Dari sisi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum dapat mengejar ketertinggalan daerah Kabupaten Bengkalis. Dari sisi ekonomi, ketertinggala n daerah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap daerah induk (Kabupaten Bengkalis) disebabkan keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, selain dukungan pemerintah yang belum maksimal dalam mendukung bergeraknya perekonomian melalui investasi publik. Di sisi keuangan daerah disimpulkan bahwa peran anggaran pemerintah daerah Kepulauan Meranti dalam mendorong perekonomian, relatif kurang optimal dibandingkan daerah Kabupaten Bengkalis. Di sisi pelayanan publik, kinerja Kabupaten Kepula uan Meranti masih berada di bawah daerah induk (Kabupaten Bengkalis). Kinerja aparatur pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan daerah induk menunjukkan fluktuasi meskipun dalam dua tahun terakhir posisi daerah induk (Kabupaten Bengkalis) sudah lebih baik. Jumlah aparatur cenderung meningkat selama tiga tahun pelaksanaan kebijakan pemekaran, namun acap kali ditemukan masih rendahnya kualitas aparatur di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemekaran daerah harus disikapi dengan sangat hati-hati dan memerlukan persiapan yang memadai bagi calon daerah otonom baru dimana persiapan tersebut harus melihat kondisi nyata di lapangan. Masa persiapan sampai dengan 10 tahun dapat difasilitasi untuk menyiapkan pengalihan aparatur yang sesuai kapasitasnya, penyiapan infrastruktur perekonomian beserta fasilitas pemerintahan, dan infrastruktur penunjang bagi aparatur. Pembagian sumber daya meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang lainnya antara daerah induk dan DOB perlu diatur dengan baik. Perekonomian daerah DOB sebaiknya diarahkan untuk mendukung sektor utama, yaitu pertanian dalam arti luas, baik ketersediaan infrastruktur penunjang maupun tenaga-tenaga penyuluh di lapangan.

Kata Kunci : Evaluas Pemekaran Daerah, Kabupaten Kepulauan Meranti.