THE AGREEMENT OF WATER UTILIZATION: THE CASE STUDY OF HALIMUN SALAK NATIONAL PARK, WEST JAVA, INDONESIA

Prama Wirasena, Ir. Leksono Probo Subanu, MURP, PhD

2013 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Peningkatan jumlah penduduk dan degradasi lingkungan terus mengarah pada persaingan yang lebih besar untuk sumber daya air yang terbatas. Dalam rangka melindungi sumber daya, pemerintah menciptakan atau meningkatkan ukuran luasan dari taman nasional. Hal ini menyebabkan konflik dengan desa yang tergantung pada sumber daya yang berada di dalam taman nasional. Untuk menyelesaikan konflik ini, pemerintah dapat membuat perjanjian dengan warga desa yang berbatasan atau hidup di dalam kawasan taman nasional untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi di enam desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Halimun Salak, yang dibagi menjadi dua kelompok desa: satu kelompok dengan dan satu tanpa perjanjian pemanfaatan air. Data diperoleh melalui wawancara kepada warga desa dan pejabat pemerintah untuk mencari informasi tentang proses pembuatan perjanjian dan menganalisa bagaimana mereka berpikir tentang apa yang mereka telah lakukan untuk menyelesaikan konflik pemanfaatan air. Dengan menggunakan teknik ‘exploratory building’, fenomena di desa-desa dapat diidentifikasi. Penelitian ini menemukan bahwa ada dua faktor utama yang menyebabkan perjanjian sukses adalah administrasi dan inisiatif warga desa, termasuk dalam penyusunan perjanjian. Hubungan saling membutuhkan antara pemerintah dan warga desa menjadi titik awal dalam menyelesaikan konflik air. Di dalam proses pembuatan perjanjian kerjasama, inisiatif dan keterlibatan para pihak menjadi faktor yang berperan dalam implementasi perjanjian yang lebih baik. Para pihak yang memiliki kekuatan lebih secara fungsional untuk mengelola konflik harus mengambil inisiatif sebagai pemeran utama dalam resolusi konflik. Resolusi konflik dapat ditingkatkan melalui pendidikan, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai kesepakatan dan meningkatkan keterlibatan mereka. Pada tahun 1980, Indonesia menetapkan taman nasional yang bertujuan untuk melindungi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Terlepas dari kebutuhan lanskap dan masyarakat setempat, seluruh taman nasional yang diatur melalui aturan yang sama. Kesulitan dalam memahami aturan oleh penduduk desa telah menyebabkan konflik pemanfaatan sumber daya alam di banyak taman nasional. Dalam rangka menyelesaikan konflik lanjutan atas pemanfaatan air oleh penduduk desa di Taman Nasional Halimun Salak, telah dibuat perjanjian dengan tiga desa. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama yang lebih baik antara pengelola Taman Nasional Halimun Salak dan desa dalam melindungi dan mempertahankan sumber daya air.

An increasing population and continued environmental degradation lead to greater competition for limited water resources. In order to protect these resources, governments are creating or increasing the size of national parks. This leads to conflicts with villagers dependent on the resources within national parks. To resolve these conflicts, governments may make agreements with villagers bordering or living within the parks to sustainably utilize the parks’ natural resources. The aim of this research was explore the phenomena which occurred in six villages bordering Halimun Salak National Park, which is divided into two groups of villages: one group with water utilization agreements and one without. Data were acquired through interviews for villagers and government officers to find information about the process of the making agreements and to analyze how they think about what they have already done to resolve the conflicts of water utilization. By using the exploratory building technique, the phenomena in those villages can be identified. This research found that there are two main factors leading to succesfull agreements are administration initiative and including villagers in the drafting of the agreements. A relationship of mutual need among governments and villagers becomes the starting point in resolving water conflicts. In the process of making agreements, initiative by and involvement among parties become the role factors in terms of better implementation of the agreements. Whichever party has more functional power to manage the conflicts should take initiative as the leading role in conflict resolution. Conflict resolution improved by education helps parties obtain clear information about the agreements and improve their involvement. In 1980, Indonesia created national parks in order to protect its natural resources. Regardless of landscape and local community needs, all parks are administrated by the same rules. Difficulty in comprehending the rules by villagers has led to conflicts of resource utilization in many of the national parks. In Halimun Salak National Parks, in order to resolve continued conflicts over water utilization in the park by villagers, agreements have been made with three villages. These agreements have led to better cooperation between Halimun Salak National Park administration and the villagers in protecting and sustaining the water resources within the park.

Kata Kunci : agreement, water conflicts, initiative, conflict resolution