IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 69 TAHUN 2006 TENTANG PENCANTUMAN HARGA ECERAN TERTINGGI PADA LABEL OBAT DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Anastasia Lina Dwi Nursanti, Prof. Dr. Lukman Hakim, M.Sc, Apt

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan

Salah satu upaya pemerintah mengontrol harga obat adalah dengan mengeluarkan kebijakan pencantuman harga eceran tertinggi (HET) pada label obat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 2006 tentang pencantuman harga eceran tertinggi pada label obat di wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 133 obat yang merupakan obat wajib apotek yang dipilih dengan teknik random sampling dan 100 konsumen obat yang dipilih dengan teknik accidental sampling. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara terpimpin. Analisis data dilakukan dengan analisis data univariat (analisis deskriptif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Keputusan Menteri Kesehatan nomor 69 tahun 2006 tentang pencantuman HET pada label obat belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat 2,25% obat belum mencantumkan nomor bets, 13,53% obat belum mencantumkan tanggal produksi, 15,03% belum mencantumkan posologi, 6,76% belum mencantumkan indikasi, 13,53% belum mencantumkan kontra indikasi, 10,53% belum mencantumkan efek samping, 1,5% belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa, dan 13,53% belum mencantumkan peringatan-perhatian. Dalam mencantumkan HET terdapat 10,53% obat tanpa ukuran cukup besar, 24,81% tanpa warna tinta yang jelas, 3,75% tidak pada kemasan paling luar, 9,12% tidak sampai satuan kemasan terkecil, dan 30,83% pencantuman HET masih tidak mudah dibaca. Dari 133 obat terdapat 49 obat atau 36,85% yang masih dijual diatas HET. Wawancara dengan konsumen obat didapatkan data sebanyak 43 orang tahu HET, 62 orang pernah memiliki keluhan harga obat, 51 orang pernah membeli obat diatas HET, 85 orang menyatakan harga obat mahal, 97 orang merasa perlu dibentuk peraturan khusus terkait harga obat, dan 42 orang menyatakan peran pemerintah dalam mengatur harga obat sudah baik.

One of the government’s effort to control the drug prices by issued a policy to listed the retail price on the drug’s label. The objective of this research was to know the implementation of that rules in the city of Yogyakarta. This research was a quantitative research with descriptive survey method. The sample of this research was 133 drug that be included in the mandatory drug pharmacy list and it was chosen by random sampling technique, and there was 100 drug consumer that selected by accidental sampling technique. To collect the data, researcher used questioner and structured interview. The data analyzed by univariate data analysis (descriptive analysis). Based on the data from the study proven that the implementation of Health Minister’s decision number 69 year 2006 about the retail price listed on the drug’s label in the city of Yogyakarta wasn’t optimal. There were 2,25% drug haven’t specified the batch number, 13,53% drug haven’t specified the manufactured date, 15,03% haven’t specified posology, 6,76% haven’t specified indication, 13,53% haven’t specified contra indication, 10,53% haven’t specified side effect, 1,5% haven’t specified expired date, dan 13,53% haven’t specified the warning-caution. In the inclusion of HET there was 10,53% without a large size, 24,81% without obvious colour ink, 3,75% wasn’t listed on the outer package, 9,12% wasn’t listed until the smallest package, and 30,83% inclusion of HET was not easy to read. There was 49 drug that sold over the retail prices or there was 36,85%. From the interview there was 43 people who know HET, 62 people ever complaint about the drug prices, 51 people ever bought drug over the retail price, 85 people said that the drug prices was so expensive, 97 people felt that a specific regulation about the drug prices must be made by the government, and 42 people agreed that the government’s role was good to handle the drug prices.

Kata Kunci : KMK Nomor 69 tahun 2006, obat, HET