Pertanggung Jawaban Bank Selaku Penyedia Jasa Di Dalam Sekuritisasi Aset ( Studi kasus Bank BTN)

VINSENSIUS EKO BUDIHARTONO, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui , menganalisis dan menjelaskan bentuk tanggung jawab penyedia jasa, penerapan asas-asas dalam KUHPerdata dalam hal melindungi kepentingan pemodal.,dan tanggung jawab bank selaku penyedia kepada pihak lain di luar pemodal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif - yuridis empiris ,yaitu dengan melakukan studi pustaka, dan penelitian lapangan yang meliputi studi dokumen, wawancara dan observasi, asas –asas dalam KUHPerdata dalam hal ini yang digunakan adalah (1)konsensualisme,(2) kekuatan mengikat,(3)kebebasan berkontrak,(4) Kepercayaan (vertrowensbeginsel), (5) Persamaan Hukum,(6)Keseimbangan,(7) Kepastian hukum, (8)Moral, (9)Kepatutan. Bentuk tanggung jawab penyedia jasa adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan, asas – asas dalam KUHPerdata yang meliputi: (1)konsensualisme,(2) kekuatan mengikat,(3)kebebasan berkontrak,(4) Kepercayaan (vertrowensbeginsel),(5) Persamaan Hukum,(6)Keseimbangan,(7) Kepastian hukum, (8)Moral, (9)Kepatutan seluruhnya diterapkan dalam perjanjian tersebut hanya kadarnya yang berbeda-beda,dan terhadap debitur awal tetap mendapat perlindungan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit awal. Dalam hal pertanggungjawaban yang mesti dipikul oleh Bank selaku penyedia jasa, maka untuk perjanjian – perjanjian berikutnya beban tanggung jawab ditetap secara proporsional kepada para pihak.Hendaknya asas-asas KUHPerdata yang diterapkan para pihak dimasa yang akan datang tetap dipatuhi dan dipegang oleh semua pihak yang terlibat agar tercipta suasana yang berkeadilan, berkepastian hukum, bermanfaat bagi para pihak.Kepada debitur awal hendaknya diberikan perlindungan yang maksimal , yang salah satu caranya kepada mereka diinformasikan secara jelas dan transparan perihal konsekuensi-konsekuensi hukum yang muncul terhadap mereka akibat dari sekuritisasi aset .

The purpose of this study was to determine, analyze and explain the service provider's responsibility form, the application of the principles of the Civil Code in terms of protecting the interests of investors., And responsibilities of banks as providers to other parties outside investors.. The reserach method used is descriptive - juridical empirical, that is by doing library research and field research includes the study of documents, interviews and observations, the principles of the Civil Code is used in this case are (1) konsensualisme, (2) the strength of binding, (3) freedom of contract, (4) Confidence (vertrowensbeginsel), (5) Equality Law, (6) Balance, (7) legal certainty, (8) Morals, (9) appropriateness. Form of responsibility is the responsibility of the service provider based on the error, the principle - the principle of the Civil Code which includes: (1) konsensualisme, (2) the strength of binding, (3) freedom of contract, (4) Confidence (vertrowensbeginsel), (5) Equality Law, (6) Balance, (7) legal certainty, (8) Moral, (9) appropriateness implemented entirely in agreement levels are just different, and the initial debtor still get protection as stipulated in the loan agreement early. In terms of accountability that must be borne by the Bank as service providers, to the agreement - the next agreement specifying the weight of responsibility of the parties must proportionally to the principles of the Civil Code which applied the parties in the future remain adhered to and held by all parties involved in order to create a fair atmosphere, legal certainity , beneficial to the debtor .To early debtor should be given maximum protection, which is one way for them to be informed in a clear and transparant about the legal consequences that arise against them resulting from the securitization of assets..

Kata Kunci : pertanggungjawaban, penyedia jasa, sekuritisasi aset