KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK (STUDI KASUS ANTARA PT. BANK X, TBK DENGAN PT. Y)
Prathiti Kusuma Rahayu, Hariyanto, S.H., M.Kn.
2013 | Tesis | S2 Magister HukumTujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk memberikan gambaran tentang pengaturan kapal laut sebagai objek jaminan hipotik dalam peraturan perundangundangan di Indonesia; dan (2) Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembebanan kapal laut sebagai objek jaminan hipotik (studi kasus antara PT. Bank X, Tbk dengan PT. Y). Penyusunan tesis ini dilakukan berdasarkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder, dengan masing-masing teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Seluruh data kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : (1) Bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai hipotik atas kapal laut secara khusus belum diatur atau belum ada adapun ketentuan mengenai hipotik atas kapal laut terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convention on Maritiem Liens and Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993), Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 26 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum; dan (2) Bahwa pelaksanaan pembebanan kapal laut sebagai objek jaminan hipotik pada PT. Bank X, Tbk terbagi dalam 3 (tiga) tahap yaitu tahap pemberian fasilitas kredit dengan memakai jaminan, tahap Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, dan tahap pembuatan dan pendaftaran Akta Hipotik.
The purpose of this research is : (1) to give an idea about the setting of sea ship as object in the mortgage in Indonesia’s regulations; and (2) to give an idea about the implementation of the imposition of sea ship as object in the mortgage (a case study of PT. Bank X, Tbk and PT. Y). This thesis’s preparation based upon field research to get primary data and literature research to get secondary data, and used interview and document study as data collecting technique. All of data was analyze with qualitative method. The results are : (1) that the setting of sea ship as object in the mortgage in Indonesia’s regulations specifically has not been set, as for the regulation of sea ship as mortgage can be found in Statute Books of Civil Law, Statute Books of The Law Merchant, Law Number 17 of 2008 about Sea Voyage, Government Regulation Number 51 of 2002 about Shipping, Presidential Decree Number 44 of 2005 on Ratification of International Convention on Maritiem Liens and Mortgages, 1993, the Regulation of the Minister of Transportation Number : KM. 6 of 2005 on the Measurement of Ships, the Regulation of the Minister of Transportation Number : KM. 26 of 2006 on Simplifying Procurement Systems and Procedures and the Use of Ship / Vessel Replacement Flag and Bank Indonesia Regulation Number : 9/6/PBI/2007 on the Second Amendment to Bank Indonesia Regulation Number : 7/2/PBI/2005 about Asset Quality Rating for Commercial Banks; and (2) that the implementation of the imposition of sea ship as object in the mortgage (a case study of PT. Bank X, Tbk dan PT. Y) divided in 3 (three) phase that is phase of credit facilites’s allocation with collateral, phase of The Deed of Loan Agreement by Using Collateral and phase of the production and registration of Mortgage Certificate.
Kata Kunci : Jaminan Kredit, Hipotik atas Kapal Laut