UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKTUR SEBAGAI PEMEGANG SAHAM MINORITAS (Analisis Putusan Nomor: 58/Pdt.G/2005/ PN. Cibinong Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1020 K/Pdt.G/2006)

Pajar Lukman, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Pokok pikiran dalam tesis ini adalah mengenai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Direktur Sebagai Pemegang Saham Minoritas dalam Kehidupan Badan Hukum dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan Direksi selaku pengelola korporasi dan sebagai pemegang saham minoritas dan upaya perlindungan terhadapnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam hal ini seorang Direksi. Untuk mengetahui apakah seorang Direktur yang masih menjabat dapat diberhentikan tanpa RUPS. Untuk mengetahui apakah perbuatan pemberhentian tersebut bertentangan dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Metode penelitian yang digunakan normatif, metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan bersifat deduktif. Dan hasil penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh adalah dalam rangka penyelenggaraan RUPS, ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas memberi kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk memperhatikan permintaan pemohon, yang terdiri dari satu atau beberapa orang pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah walaupun pemegang saham tersebut merupakan seorang direksi (setelah mendapat ijin dari pengadilan), dapat melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS. Pemberhentian terhadap seorang Direktur pada dasarnya harus dilakukan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perseroan Terbatas dengan melalui RUPS atau diluar RUPS dengan cara usul keputusan yang diedarkan. Disamping itu pula kepada seorang Direktur yang akan diberhentikan harus kepadanya diberikan kesempatan untuk dapat membela dirinya, mengapa dia harus diberhentikan. Dan pemberhentian direksi yang dilakukan diluar ketentuan yang berlaku seharusnya dikenai pasal perbuatan melawan hukum.

Assessment about an action whether it included into an act that against the law, not enough if only based on violation of the principle of law, but that action must be assessed from the point of view of propriety. A fact that someone has been done an action that against the principle of law could be a factor to judge whether that action which can cause a loss appropriate or not with propriety that should be owned by someone in the society of fellow citizens. Main idea of this thesis is about Legal Protection Effort Towards Minority Shareholders In Legal Life with intention for obtain a clearer picture concerning Directors position as a representative of the corporation and protection effort toward minority shareholders. The purpose of this study is: To find out how the authority of the courts in providing protection to minority shareholders in this case a Directors. To find out if an incumbent director may be dismissed without a General Meeting of Shareholders. To determine whether the act was contrary to Article 1365 Book of the Civil Code Act. This study used normative research method, this method are using research and data collection through literature study and has deductive properties. The conclusion is the dismissal of a director is essentially to do with the provisions as set forth in the Limited Liability Company by the General Meeting of Shareholders. In addition to a Director who will be laid off should be given an opportunity for him to defend himself to the General Meeting of Shareholders, why should he be dismissed? In respect of the General Meeting of Shareholders, the provisions of the Limited Liability Company Law gives authority to the district court to consider the applicant's request, which consists of one or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) of the total shares with legal voting rights (after obtaining permission from the Court), can make calls and hold a General Meeting of Shareholders). Determination of the District Court which give permission is the determination of the agency's first and last. This means that the determination is not appealable to the High Court or an appeal to the Supreme Court.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas