KAJIAN HUKUM ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH TERHADAP PENGURUSAN PIUTANG MACET BUMN

Evi Askaryanti, SH, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 1) tata cara dan mekanisme penyelesaian piutang macet BUMN sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, 2) mengetahui tindakan BUMN dalam menyelesaikan piutang macetnya secara mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, 3) mengetahui kendala yang dihadapi BUMN dan upaya BUMN dalam menyelesaikan piutang macetnya setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006. Penelitian ini dilakukan Penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data yang berasal dari buku- buku, majalah hukum dan ekonomi, surat kabar, karya ilmiah, artikel serta sumber yang berasal dari lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan narasumber yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data yang berasal dari bukubuku, majalah hukum dan ekonomi, surat kabar, karya ilmiah, artikel serta sumber yang berasal dari lapangan yaitu wawancara langsung kepada responden dan narasumber yang telah ditentukan. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan meliputi data primer yang terkait dengan mekanisme dan prosedur penyelesaian piutang macet, hambatan dan kendala yang dihadapi oleh BUMN serta upaya yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa pengurusan piutang macet BUMN sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 dilaksanakan oleh PUPN yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960, dimana piutang BUMN termasuk dalam definisi piutang negara. Penyelesaian piutang macet setelah diterbitkannya PP Nomor 33 tahun 2006 yang berlaku mulai tanggal 6 Oktober 2006, maka pengurusan piutang BUMN dapat dilakukan secara mandiri oleh BUMN sesuai “mekanisme korporasi” berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU 1/1995 j.o UU 40/2007) dan Undang-Undang tentang BUMN (UU 19/2003). BUMN masih menghadapi kendala dalam penyelesaian piutang macet setelah diberikannya kewenangan/keleluasaan kepada BUMN untuk mengelola/mengurus/ menyelesaikan piutang yang ada pada BUMN sesuai PP Nomor 33 Tahun 2006. Mengingat permasalahan ini bersumber pada undang-undang, maka penyelesaiannya pun harus melalui mekanisme revisi UU atau dengan mengganti UU nomor 49 tahun 1960 dengan UU terkait pengurusan piutang negara yang baru.

The study was conducted to determine 1) the procedures and mechanisms for resolving State-Owned bad receivables prior to the enactment of Government Regulation No. 33 of 2006, 2) to state action in completing the breakdown of self receivables based on Government Regulation No. 33 of 2006, 3) knowing the constraints faced by State-Owned and state efforts in completing the breakdown of accounts receivable after the enactment of Government Regulation No. 33 of 2006. This research study was conducted based on data sources from books, magazines, law and economics, newspapers, scientific papers, articles and resources from the field to conduct interviews directly to respondents and interviewees who have been determined. This study is based on source data from books, magazines, law and economics, newspapers, scientific papers, articles and resources from the field interviews with respondents and informants who have been determined. Data obtained from field research includes primary data related to the mechanisms and procedures for bad debt settlement, obstacles and constraints faced by the state and the efforts that have been made. Based on the results of the discussion is known that the receivables management of State-Owned stalled before the enactment of Government Regulation No. 33 of 2006 by Affairs Committee of State Receivable (PUPN) governed by PUPN established by Law No. 49 Prp Year 1960 On the State Receivable Affairs Committee, where the state receivables are included in the definition of the state so that the settlement of accounts receivable jammed state is the state that must be done through settlement accounts PUPN stalled after the issuance of PP No. 33 of 2006 which came into force on October 6, 2006, the state management of accounts receivable can be carried out independently by the state according to the \"mechanism of the corporation\" under the Act on Limited Liability Companies ( Law 1/1995 jo Law 40/2007) and Law on Enterprises (Law 19/2003) and its implementing regulations. State-Owned still face obstacles in the settlement of accounts receivable bad after exerts authority / discretion to the state to administer / manage / resolve any claims which the state according to Regulation No. 33 of 2006, among others, the difference in outlook between the state / local enterprises with law enforcement officials in the field see that the legal basis for settlement of accounts jams through the corporate mechanism was weak because it is based on the PP. 33 of 2006. Given these problems stem from the law, then the solution must also be through the mechanism of revision, or by replacing the Act No. 49 of 1960 related to the Act states that the new management of receivables.

Kata Kunci : Piutang Negara, PUPN, BUMN