PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WARALABA (FRANCHISEE) DAN PEMBERI WARALABA (FRANCHISOR) DI DALAM PENGATURAN BISNIS WARALABA (FRANCHISE) DI INDONESIA (Studi Kasus Perjanjian Waralaba (Franchise) antara PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Yakusa)

Deswita Ariyanti Rangkuti, Hariyanto, SH. M.Kn

2013 | Tesis | S2 Magister Hukum

Adanya globaliasasi perekonomian akan membawa perubahan sistem ekonomi di Indonesia termasuk membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional begitu juga sebaliknya, salah satunya adalah franchise atau sering disebut Waralaba. Permasalahan yang dibahas dalam thesis ini yaitu bagaimana penentuan hak dan kewajiban perjanjian waralaba antara pihak PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Yakusa dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum perjanjian waralaba antara PT. Indomarco Prismatama dengan CV. Yakusa. Thesis ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Jenis Penelitian bersifat kualitatif deskriptif untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang aspek-aspek perjanjian waralaba yang menjadi dasar hukum usaha franchise. Analisis dengan mengkaji aspek-aspek permasalahan dalam perjanjian waralaba dan kemudian diambil kesimpulannya. Penelitian mempelajari bahan pustaka dan data sekunder serta dihubungkan dengan keterangan primer dari informan pihak-pihak yang melakukan perjanjian waralaba serta didukung dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pertama, Penentuan Hak dan Kewajiban perjanjian waralaba menggunakan konsep perjanjian baku, isi perjanjian ditentukan oleh pemberi waralaba, CV Yakusa tidak berhak merubah isi perjanjian tersebut. Kedua, Perjanjian Waralaba memiliki apek Perlindungan Hukum dimana pasal-pasal perjanjian waralaba memuat aturan tentang syarat pendirian usaha sampai kepada berakhirnya perjanjian dan pelaksanaan perlindungan hukum mengenai penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara kekeluargaan dan menggunakan arbitrase. Adapun saran-saran bahwa pentingnya memperkuat PP No. 42 tahun 2007 agar Perjanjian Waralaba yang mengacu kepada PP tersebut juga semakin kuat serta hendaknya perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba memberilan jaminan dalam menjalankan kerjasama yang saling menguntungkan dan memberi perlindungan hukum para pihak atas perjanjian baku yang sering memunculkan posisi dominan.

Globalization of the economy brought changes to the economic system in Indonesia including opens market opportunities of domestic products to international markets and so do the opposite, one of them is franchise. The problem discussed in this tesis is how the determination of the rights and obligation of a franchise agreement between PT. Indomarco Primatama with CV. Yakusa and how is the implementation of the legal protection between PT. Indomarco Prismatama with CV. Yakusa upon the execution of franchise agreement. This tesis used juridical empirical method. Type of the research is qualitative descriptive to provide the data about aspects of the franchise agreement that is the basic of legal business franchise. Analyss by reveiwing aspects of the issue in the treaty of the franchise and then taken the conclusion. Research study references and secondary data as well as associated with the primary description of the informant parties who do franchise agreement and supported by the method of data collection trough the library research. The conclusion of this research is, first, the determination of the rights and obligation of a franchise agreement used the standart agreement, the content of the agreement is determined by a franchisor, CV Yakusa has no right to change the content of the agreement. Second, Franchise agreement have legal protection aspect of that chapter of the franchise agreement contains rules on the establishment of the business requirements up to the end of the agreement and the inplementation of legal protection of the dispute resolution done by family or use arbittration. As for the suggestions that the importance of the strengthening government regulation No. 42/2007 that the franchise agreement which refers to the regulation also getting stronger, as well as legal protection should the franchise agreement about providing assurance in carrying out mutually beneficial cooperation and provide legal protection of the parties over the raw deal that often elicits a dominant position.

Kata Kunci : Waralaba, Perjanjian Waralaba, Perlindungan Hukum