WAKAF AHLI DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN WAKAF DI INDONESIA (STUDI KASUS WAKAF TUAN HADJI JAHJA BIN OEMAR TAHUN 1913)

XANRAMAYA, Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan wakaf ahli dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan di Indonesia, keabsahan perbuatan wakaf ahli melalui surat wasiat yang dilakukan oleh wakif menurut hukum Islam, kedudukan dan kewenangan penerima wasiat dalam wakaf terhadap objek wakaf tersebut setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta kewajiban para ahli waris dalam hal pendaftaran harta benda wakaf. Metode penulisan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang lebih banyak mendasarkan pada data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Akan tetapi untuk melengkapi data yang diperoleh tersebut dilakukan penelitian lapangan untuk mencari data-data secara langsung berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara bebas kepada para responden, sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Responden dalam penelitian ini adalah para ahli waris dari Tuan Jahja. Data yang diperoleh diolah melalui metode analisis deskriptif yang dilakukan secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang hasilnya disajikan secara deskriptif berupa gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan penelitian yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) keberadaan wakaf ahli dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia termuat dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun dalam penjelasan umum atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2) perbuatan hukum wakaf ahli melalui wasiat yang dilakukan oleh wakif telah sesuai menurut hukum Islam yang didasarkan pada fakta bahwa perbuatan hukum tersebut memenuhi persyaratan sahnya suatu wasiat maupun syarat wakaf dengan wasiat. (3) kedudukan dan kewenangan penerima wasiat dalam wakaf ahli terhadap objek wakaf setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah sebagai kuasa wakif dan wakaf dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. (4) dengan adanya ketentuan peraturan perundangundangan mengenai wakaf di Indonesia, maka para ahli waris wajib mendaftarkan harta benda wakaf tersebut.

This research aims to know the existence of family endowments in the provisions of laws and regulations concerning about endowments in Indonesia, the validity of deeds of family endowments through a will made by wakif according to Islamic law, the position and authority of testament desk in the endowments of these endowments objects after the enactment of Act Number 41 of 2004 about Endowments as well as the obligations of the beneficiary in respect of the registration of endowments property. A method of writing in this thesis is more normative juridical basing on secondary data obtained from the literature. However, to complement data obtained are carried out field research to find directly data based on a reality that is happening in the field. Primary Data obtained through interviews are free to the respondents, while secondary data obtained by studying librarianship. The respondents in this study are the heirs of Mr Jahja. The Data obtained were processed through descriptive methods of analysis are carried out systematically to legal materials in which the results are presented in a descriptive form a thorough overview of the research problems are examined. Based on the results of the study revealed that: (1) the existence of family endowments in the laws and regulations in Indonesia is contained in the general explanation of Act Number 41 of 2004 about Endowments as well as in public explanations of the Government Regulation Number 42 of 2006 on the implementation of Act Number 41 of 2004 about Endowments. (2) the legal acts of the family endowments through a will made by a wakif matches according to the Islamic law which is based on the fact that the deeds of the law meets the requirements of the terms of a will or a legitimately endowments with a will. (3) the position and authority of testament desk in endowments of endowments objects after the enactment of Act Number 41 of 2004 about Endowments was as the power wakif and endowments may be executed after testament maker died. (4) the provisions of laws and regulations regarding the endowments in Indonesia, then the heir is obliged to register the Endowments property.

Kata Kunci : Wakaf, Wakaf Ahli, Wakaf Melalui Wasiat