KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN UNDANG UNDANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP EKSISTENSI PERSEROAN TERBATAS

Djayadi Daeng Mussa, Drs, SH, Ninik Darmini., S.H,,M.Hum

2013 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian yang berjudul Konsekuensi Yuridis Perseroan Terbatas Akibat Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini bertujuan untuk : 1. Mendalami dan menganalisa konsekuensi perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas, 2. Untuk mendalami dan menganalisa syarat-syarat dan perijinan operasional suatu Perseroan Terbatas agar memperoleh status badan hukum, 3. Untuk mendalami dan menganalisa status harta kekayaan/asset yang dimiliki Perseroan Terbatas yang belum/tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Jenis penelitian yang dilakukan ini bersifat yuridis normatif. Sedangkan metode yang digunakannya adalah metode pengumpulan data, yang didapatkan dari studi pustaka maupun studi lapangan. Data yang berasal dari studi pustaka meliputi sumber-sumber hukum, baik sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier. Sedangkan data yang berasal dari lapangan berupa dokumentasi dan hasil wawancara. Sedangkan metode analisis datanya bersifat kualitatif normatif, yakni dengan menelaah obyek penelitian dengan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berkaitan dengan keabsahan pendirian dan kepemilikan asset oleh Perseroan Terbatas. dari penelitian ini adalah; Hasil penelitian 1. Perubahan Undang-undang Perseroan Terbatas memberikan beban bagi semua pihak perseroan untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya. Tetapi, perubahan tersebut secara riil, kurang menentukan eksistensi Perseroan. Karena banyak perseroan yang masih berdiri memakai nama “PT” mesti belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UUPT terbaru. 2. Syarat kepengurusan Perseroan, yaitu dengan adanya Akta Pendirian yang disahkan oleh notaries, dan proses untuk memperoleh status hukumnya, secara administratif, dipermudah dengan pelayanan satu atap dan menggunakan media elektronik. 3. Perseroan tidak mendapatkan statusnya sebagai badan hukum, tetap sah menggunakan namanya sebagai “Perseroan”, selama tidak ada tuntutan dari Pengadilan Negeri atau pihak yang berkepentingan. Sehingga tetap sah dalam kepemilikan asset atas namanya, dan berhak dalam mengalihkan kepada pihak perseorangan sebagaimana ketentuan yang termuat dalam UU Agraria.

The study aims to: 1. Explore and analyze the consequences of the amendments to the Limited Liability Company Act, 2. To explore and analyze the requirements and operating permits of a limited liability company in order to obtain a legal status, 3. To explore and analyze the status of property / assets owned by a Limited Liability Company that has not/does not adjust its Articles of Association to the Limited Liability Companies Act No. 40 of 2007 This type of research conducted is normative. The method used is data collection from the literature and field studies. Data obtained from the literature include the legal sources; primary, secondary, and tertiary. The data coming obtained from the fieldwork are in the forms of documentation and interviews. The method of data analysis is normative qualitative, i.e., by examining the research object based on the laws concerning the legality of the establishment and ownership of assets by Limited Liability Companies. The results of this study are: 1. Amendments to the Limited Liability Company Act imposed burden to all LLCs to adjust their Articles of Association. However, the change is in fact less decisive of the existence of the LLCs because many of them were still in operation under the status of LLC although they have not adjusted their Articles of Association to the latest LLC Act. 2. Requirements for LLC management, with the Deed of establishment authorized by the notary, and the process of obtaining the legal status, have been made easier administratively with the one-stop service and the use of electronic media. 3. The LLCs that did not obtain their status as legal entities, are still authorized to use their name as \"Limited Liability Company\", provided that there is no prosecution from the District Court or the concerned parties. Therefore, it remains valid for them to own assets on behalf of their name, and have the right to transfer them to the individuals formulated in the provisions contained in the Agrarian Law.

Kata Kunci : Konsekuensi, Perseroan Terbatas (PT), Perijinan dan asset.