AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH RSBI/SBI (STUDI KASUS RSBI SMKN 2 SALATIGA)

TATIK EKOWATI, Dr. Agus Pramusinto, MDA

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah program Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Dalam Permendiknas No. 78 tahun 2009 Pasal 13 ayat (3) “SBI dapat memungut biaya pendidikan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan ...” dan pasal 13 ayat (7) “Masyarakat dapat memberi bantuan dana, sarana, dan prasarana, pendidik, dan tenaga kependidikan serta bantuan lainnya untuk keperluan penyelenggaraan SBI...” merupakan landasan hukum yang dipergunakan oleh sekolah melalui komite utuk memungut biaya dari wali murid. Keleluasaan sekolah memungut dana dari masyarakat dituding sebagai bentuk komodifikasi pendidikan apalagi sumber pembiayaan pendidikan terbesar ditanggung oleh orang tua. Keberadaan RSBI dinilai melanggar hak konstitusi warga negara untuk mendapatkan pendidikan karena akses masyarakat kurang mampu menjadi terbatas. Pada sisi lain, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dengan memperluas daya tampung SMK yang diasumsikan lulusan SMK diharapkan memiliki ketrampilan untuk bekerja. Pada faktanya jika dibandingkan siswa SMA, siswa yang memilih SMK lebih banyak berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Biaya satuan pendidikan di Salatiga tahun 2011 pada SMA sebesar Rp. 5.988.188,- sedangkan di SMK sebesar Rp. 2.473.950,- meskipun lebih rendah, angka putus sekolah siswa SMK lebih besar yaitu 1,86% sedangkan SMA 0,11%. Kedua kebijakan pemerintah tersebut secara sepintas terlihat berlawanan dalam memberikan akses kepada masyarakat. Penelitian ini mengambil studi kasus pada SMKN 2 Salatiga. Perspektif teoritis dalam melihat persoalan ini adalah tinjauan terhadap kebijakan RSBI dan implementasinya. Akses dapat dijadikan kerangka konseptual untuk mengevaluasi kebijakan distributif pemerintah yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat kurang beruntung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang didukung kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berupaya mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan akhirnya memahami bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan pada SMK RSBI. Penelitian aksesibilitas masyarakat pada SMKN 2 Salatiga yang ditetapkan sebagai sekolah RSBI pada tahun 2007 mengidentifikasi dua fokus utama. Pertama, kebijakan program RSBI dalam implementasinya gagal memberikan akses kepada semua kelompok masyarakat. Kedua, masyarakat bisa mengakses SMKN 2 Salatiga dilihat dari aksesibilitas fisik, aksesibilitas ekonomi, karakteristik sistem pelayanan yang memberikan kemudahan prosedur dan kesamaan perlakuan, serta pemerataan kesempatan menikmati pendidikan dalam masyarakat. Motivasi untuk memperbaiki kesejahteraan hidup merupakan faktor pendorong masyarakat kurang mampu mengakses pendidikan di sekolah RSBI apapun kondisinya. Pemerintah dan sekolah tidak bisa menutup mata membiarkan masyarakat khususnya siswa miskin berjuang sendiri. Banyak peraturan yang memberikan kesempatan kepada semua masyarakat namun pada implementasinya sulit diwujudkan karena kurangnya komitmen dan pengawasan dari pihak-pihak terkait.

One of the government's efforts to improve the quality of national education is by creating and executing a program called International Level School (SBI). Permendiknas No. 78/2009 clause 13 (3) \"SBI may charge fees to cover the shortage of financing costs over the standard ...\" and clause 13 (7) \"The public can provide funding, facilities, and infrastructure, teachers and other education personnel and other assistance for the purposes of the implementation of SBI ... \" are legal basis used by the school through the committee to collect funds from parents. Flexibility to collect funds by the public schools has been blamed as a form of commodification of education, afterall, the largest source of education finance is borne by the parents. RSBI existence violates the constitutional rights of citizens to gain access to education, especially for disadvantaged communities. On the other hand, the government issued a policy to improve the welfare of the community. through education by expanding the capacity of SMK (vocational school) whose its graduates are expected to have the skills to work. In fact, when compared to high school students, students who choose vocational school come more from the middle to lower socioeconomic status. Salatiga unit cost of education in high school in 2011 is Rp. 5,988,188, - whereas in vocational school is Rp. 2,473,950, - , though drop out rate is greater in vocational students which is 1.86% and 0.11% in high school. Both government policies are seen to opposite each other in providing access to the community. This research takes a case study in SMKN 2 Salatiga. Theoretical perspective in looking at this issue is a review of the policy and implementation of RSBI. Access can be used as a conceptual framework for evaluating the government's distributive policies that are intended to help the disadvantaged groups. The method used was qualitative research supported by quantitative descriptive approach which seeks to explore, describe, and finally understand how the public accessibility to services in the vocational education with RSBI program. This community accessibility research in SMKN 2 Salatiga which is declared as RSBI school in 2007 has identified two main focus. First, the implementation of RSBI policy has failed to provide access to all community groups. Second, public can access SMKN 2 Salatiga viewed from physical accessibility, economic accessibility, the characteristics of the service system that provides ease of procedures and equal treatment, and equal opportunity of education in the community. Motivation to improve welfare is the driving factor for poor communities to access education in RSBI schools whatever the conditions. Government and schools can not let the public, especially poor students to fend for themselves. Many regulations provide opportunities to all community groups, but the implementation is difficult to achieve because of the lack of commitment and supervision of the related parties.

Kata Kunci : Kebijakan RSBI, Kegagalan Implementasi Kebijakan, Keadilan Akses, Motivasi Pendidikan