PELAKSANAAN PENANDATANGANAN AKTA NOTARIS OLEH PARA PENGHADAP DI KANTOR KEDUDUKAN NOTARIS DI KOTA BANJARMASIN

Rolan agusta, Dwi Haryati, S.H., M.H

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini mengkaji praktik penandatanganan akta Notaris oleh para penghadap dilakukan bersamaan dihadapan dan di kantor kedudukan Notaris di kota Banjarmasin dan mengkaji akibat hukum penandatanganan akta Notaris yang tanpa dilakukan bersamaan oleh para penghadap di hadapan Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dan penelitian hukum yuridis normatif . Data Penelitian yaitu menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan.Teknik pengambilan sampel secara tidak acak dengan menggunakan kriteria tertentu (purposive sampling).Subjek penelitian terdiri dari 7 (tujuh ) orang Notaris sebagai responden. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis-sintesis. Berdasarkan cara uraian analisis-sintesis tersebut diatas kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Pertama, praktik penandatanganan akta Notaris oleh para penghadap belum sepenuhnya dilakukan bersamaan dihadapan dan di kantor kedudukan Notaris di kota Banjarmasin sesuai ketentuan yang atur oleh UUJN. Penandatanganan akta Notaris tidak dilakukan secara bersamaan dengan pertimbangan kepentingan bisnis terkait efisiensi waktu dan Notaris memberikan peluang kemungkinan dengan syarat-syarat tertentu,walaupun syarat tersebut bukan merupakan pengecualian yang disebutkan undang-undang. Kedua, Penandatanganan akta Notaris tanpa dilakukan bersamaan oleh para penghadap dihadapan Notaris menimbulkan akibat hukum yaitu, akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (Pasal 16 ayat (1) huruf l, ayat 7 dan ayat 8 UUJN jounto Pasal 44 UUJN). Penandatanganan akta secara bersamaan oleh para pihak, saksi, dan Notaris merupakan suatu kewajiban, jika hal itu tidak dilakukan, berakibat akta Notaris tersebut cacat dari cara pembuatan aktanya. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 84 UUJN, dan administratif berdasarkan Pasal 85 UUJN serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 264 ayat (1) KUH Pidana dan Pasal 242 ayat (1) KUH Pidana.

The purpose of this research is to examine the practice of signing the notary deed by party which directly performed together in Notary’s office in Banjarmasin and to examine the legal consequences of signing the notary deed which is not performed together by party in front of the public notary. This research uses both of empirical legal research and normative legal research. The research data uses library research and field research. Technique the  sample  collection  is  not  random  by  using  certain  criteria  (  purposive  sampling  ).  A  subject of study consisting of seven ) a person notary as respondents. The entire data which had obtained were analyzed qualitatively by using the analysis-synthesis method. based on the description of the analysis-synthesis method mentioned above, then drawn conclusions as an answer of the research study. From the result of this research can be concluded that, first, the practice of signing notary deed by party in Banjarmasin is not fully performed together at the same time in front of the domicile of public notary accordance with the provisions in the law of Notary. The signing of the notary deed is not performed together with considering of related business interest and the efficiency of time, and Notary also provides the opportunities that can be possible with certain conditions, although the conditions were not an exception which mentioned in the law of Notary. Second, the signing of notary deed is not performed together at the same time in front of the domicile of public notary creates legal consequences like the deed may be degraded to the under hand deed (Article 16 verse (1) letter (l), verse (7) dan verse (8) UUJN jounto article 44 UUJN). The signing of notary deed at the same time by party, witnesses, and the notary is a necessity, if it was not done, the consequences can make the law disability of notary deed from how to draft/arrange the deed. Notary can be asked the responsibility based on article 84 UUJN, administrative responsibility under article 85 UUJN and liability based on article 263 verse (1), article 264 verse (1) and article 242 verse (1) Criminal Code.

Kata Kunci : Akibat hukum, penandatanganan akta notaris tanpa bersamaan, para penghadap