DOKTRIN TANGGUNG JAWAB ATASAN DALAM STATUTA ROMA TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

WIBOWO MALIK, Prof. Dr. Edward O.S Hiariej, S.H., M.Hum.

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Diskursus doktrin tanggung jawab atasan menjadi perhatian di Indonesia sejak Pengadilan HAM Ad-Hoc Timor Timur pasca-jajak pendapat. Secara historis, doktrin tanggung jawab atasan bertujuan untuk mempertanggungjawabkan atasan militer atas pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh bawahannya. Doktrin ini pertama kali diterapkan oleh Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh. Dalam perkembangan selanjutnya, doktrin tanggung jawab atasan diadopsi dengan modifikasi oleh Statuta ICTY, ICTR dan Statuta Roma. Tesis ini mengambil permasalahan bagaimana interpretasi doktrin tanggung jawab atasan dalam Statuta Roma dan implikasinya terhadap UU Pengadilan HAM. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan interpretasi tanggung jawab atasan berdasarkan praktik dan doktrin hukum pidana internasional, terutama yang tertuang dalam Pasal 28 Statuta Roma, dalam rangka menyamakan persepsi penerapan doktrin tanggung jawab atasan dalam Statuta Roma dan UU Pengadilan HAM Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum yang dicari adalah bahan hukum primer, yaitu aturan hukum yang berkaitan dengan doktrin tanggung jawab atasan dalam pelanggaran berat HAM dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas literatur yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sebagainya, dengan studi pustaka. Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan parameter penerapan doktrin tanggung jawab atasan dalam konteks penegakan hukum pidana internasional atas pelanggaran berat HAM.

The discourse of doctrine of superior responsibility concerns in Indonesia since the Ad-Hoc Human Rights Court for Timor-Leste. Historically, superior responsibility aimed to liable military commander for violations of humanitarian law committed by his or her subordinates. The doctrine was applied for the first time by the International Military Tribunal for the Far East. In the further development, the doctrine was adopted with modifications in the ICTY Statute, the ICTR Statute and the Rome Statute of the ICC. This thesis took questions of interpretation of the doctrine of superior responsibility in the Rome Statute and its implication for the implementation of Indonesian Human Rights Court Act. This thesis research aimed to describe the interpretation of superior responsibility based on the practices and doctrines of international criminal law, particularly Art. 28 of the Rome Statute, in order to synchronize the perception of the application of the doctrine of superior responsibility between the Rome Statute and Indonesian Human Rights Court Act. This research is a normative legal research. The legal materials are the primary legal materials, namely the rules of law related to the doctrine of superior responsibility in the gross violations of human rights, and the secondary legal materials, i.e. the materials which consist of legal literature written by the legal experts, law journals, etc, by literature study. Overall legal materials obtained will be analyzed qualitatively. This research resulted the application parameters of the doctrine of superior responsibility in the context of international criminal law enforcement for the gross violations of human rights.

Kata Kunci : Tanggung jawab atasan, Statuta Roma