Implikasi Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Presiden terhadap Penyusunan Kabinet di Era Reformasi

M. Ridwan, Ibu Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini berangkat dari persoalan sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengalami perubahan setelah amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali. Salah satu dari hasil perubahan itu adalah mengenai mekanisme pemilihan presiden yang sebelum amandemen UUD 1945 dalam Pasal 6 Ayat 2 dinyatakan presiden dipilih melalui MPR dengan suara terbanyak, dan setelah amandemen UUD 1945 berubah seperti dalam Pasal 6A Ayat 1 dan 2 yang menyatakan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui partai politik sendirian ataupun secara gabungan. Terjadinya perubahan terhadap mekanisme pemilihan mempunyai implikasi terhadap hak prerogratif presiden dalam membentuk sebuah kabinet. Dimana presiden seringkali tersandera oleh kepentingan partai koalisi sehingga dalam membentuk kabinet menggunakan cara kompromi dan bagi-bagi kekuasaan. Dengan melihat persoalan diatas, penelitian ini mendapatkan dua rumusan masalah: Pertama, bagaimanakah kedudukan hak prerogratif presiden dalam menyusun kabinet menurut ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen? Kedua, apakah koalisi partai politik pengusung calon presiden mempengaruhi hak prerogratif presiden dalam menyusun sebuah kabinet? Dua rumusan masalah tersebut kemudian diteliti dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang meneliti sebuah norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat dengan tetap menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta Approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan sejarah (Historical Approach). Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang dianggap benar. Penelitian ini mendapatkan sebuah gambaran mengenai kedudukan hak prerogratif presiden dalam menyusun kabinet pasca amandemen UUD 1945 yang dikomparasikan dengan sebelum amandemen. Dan adanya implikasi koalisi partai politik pengusung calon presiden terhadap penyusunan kabinet di era reformasi dimana presiden terpilih akan memberikan imbal jasa politik kepada partai koalisi pendukungnya dengan memberikan jatah menteri. Sehingga dari gambaran tersebut akhirnya dapat disimpulkan bahwa: Pertama, kedudukan hak prerogratif presiden dalam menyusun kabinet menurut ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen masih bersifat mutlak; Kedua, koalisi partai politik pendukung calon presiden mempengaruhi hak prerogratif presiden dalam menyusun sebuah kabinet.

-

Kata Kunci : Hak Prerogratif, Presiden, Koalisi Partai Politik