PRESIDENSIALISME SEBAGAI INSTRUMENT: PARADOKS PENYELESAIAN KONFLIK PUCUK PIMPINAN PEMERINTAHAN DI KOTA JAMBI

Achmad Nuzli, Prof. Dr. Purwo Santoso, MA

2013 | Tesis | S2 Ilmu Politik minat Politik Lokal & Otonomi Daerah

Studi ini adalah tentang konflik pucuk pimpinan pemerintahan. Wacana yang berkembang selama ini bahwa konflik pimpinan pemerintahan yang terjadi di daerah-daerah pada umumnya merusak tatanan sistem presidensialisme, dimana kaidah-kaidah presidensialisme kerap diabaikan. Namun konflik pimpinan yang terjadi di Kota Jambi antara Walikota dengan Wakilnya justru menimbulkan fenomena paradoks. Konflik pimpinan yang umumnya merusak tatanan sistem presidensialisme justru bermuara pada menguatnya peran Walikota sebagai single chief executive. Kondisi yang tidak lazim inilah yang melahirkan fenomena paradoks sehingga menjadikan penelitian ini menarik dan penting untuk dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi paradoks dalam konflik antara Walikota dan Wakil Walikota di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menggali pertanyaan mengapa terjadi fenomena paradoks dalam konflik pimpinan di Kota Jambi. Peneliti berupaya mengeksplorasi bagaimana sebuah konflik yang melibatkan Walikota dan Wakil Walikota Jambi justru menimbulkan suatu peristiwa yang paradoks. Pada pembahasan awal dideskripsikan dinamika proses pencalonan Bambang- Sum Indra sampai terpilihnya menjadi Walikota dan Wakil Walikota Jambi. Dalam prosesnya terlihat adanya ketidakseimbangan basis kekuatan politik antara Bambang-Sum_Indra sehingga menjadi potensi dan benih konflik dalam menjalankan pemerintahan nantinya. Dalam perjalanan pemerintahan, muncul perbedaan pendapat diantara keduanya dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Di sinilah kemudian muncul konflik di antara keduanya, dimana melibatkan pihak ketiga seperti Gubernur Jambi dan partai pengusung. Namun demikian Walikota bersikap konfrontatif, sehingga Walikota mendapat tekanan melalui pencabutan dukungan oleh partai pengusung dan pengajuan hak angket di DPRD. Namun demikian, munculnya konflik, ada upaya Walikota melakukan strategi- strategi untuk memperkuat posisinya di pemerintahan. Dari hasil temuan penelitian, diketahui bahwasanya peran kepemimpinan ikut berperan dalam mengatasi konflik dan presidensialisme dapat dijadikan sebagai instrument dalam mengatasi konflik pimpinan pemerintahan. Dalam pengelolaan konflik, Walikota Jambi telah menggunakan presidensialisme sebagai instrument melalui strateginya dalam penguatan konsep single chief executive seperti: mendisiplinkan Wakilnya, penguatan hak prerogatif maupun penguatan dukungan politik di parlemen. Langkah-langkah kepemimpinan Walikota dalam mengatasi konflik ini makin dipermudah dengan sikap politik Wakilnya yang justru bersikap menghindar dari konflik tersebut. Pada akhirnya yang terjadi justru konflik menimbulkan fenomena paradoks dimana konflik justru bermuara pada menguatnya peran Walikota di pemerintahan.

This study is about the conflict of government leader peak. The discourse that grows all this time that the leader peak conflict happened in areas in general is ruining the presidentialism system order, where the rules of presidentialism are often ignored. But the leader conflict happened in the City of Jambi between the Mayor and the Deputy of Mayor is causing paradox phenomenon. The leader conflict that in general is running the presidentialism order is resulted in the strengthened of Mayor role as the single chief executive. The unusual condition is bearing the paradox phenomenon so that it brings this research more interesting and important to be conducted. The aim of this research is to find out why there is paradox in the conflict between the Mayor and Deputy Mayor in the City of Jambi. This research was using qualitative approach method to dig the question why there is paradox phenomenon in the leader conflict in the City of Jambi. The researcher was trying to explore how a conflict that involving the Mayor and Deputy Mayor of Jambi is causing an event that paradoxical. In the beginning of the discussion, it is describing the dynamics of process of candidacy of Bambang-Sum Indra until they are chosen as the Mayor and Deputy Mayor of Jambi in the process it is seen that there is imbalance of political strength basis between Bambang-Sum Indra so that it is potential and conflict cause in running the government later. In the process of governing, it arises opinion gap between the two of them in the implementation of policy in the government. This is the cause of conflict between them, where it involving the third parties such as the Governoor of Jambi and the supporting party. But the Mayor is acting confrontatively, so that the the mayor is getting pressure through the withdrawal of support by the supporting party and submission of inquiry rights in Assembly at Provincial Level. However, a conflict emerge, there are efforts that the Mayor is conducting strategies to strengthened his position in the government. From the result of the research, it is found that the leaders’ role is important in handling conflicts and presidentialism can be used as an instrument in handling the government leader conflict. In the conflict management, the Mayor of Jambi is using presidentialism as an instrument through his strategy in strengthening the concept of single chief executive such as: disciplining his Deputy, strengthening the prerogative right or strengthening the political support in the Assembly. The leadership steps of the Mayor in solving the conflict is facilitated by the attitude of his Deputy that act to stay away from the conflict. In the end, the conflict is causing paradox phenomenon where the conflict is ended in the strengthened of Mayor position in the government.

Kata Kunci : Konflik Pimpinan, Paradoks, Presidensialisme