INKONSISTENSI PERENCANAAN DAN ANGGARAN (STUDI KASUS PERENCANAAN DAN ANGGARAN DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA)

Altin Nofri Riedel Sualang, Prof. Dr. Warsito Utomo

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Semangat untuk mereformasi sistem birokrasi di Indonesia mulai ditunjukan pemerintah melalui semangat wirausaha. Upaya tersebut antara lain adalah perencanaan strategis serta anggaran berbasis kinerja. Namun pada sisi yang berbeda tidak sedikit ditemukan penyelewengan kebijakan, program sampai pada penyelewengan anggaran oleh pemerintah itu sendiri. Karena itu peneliti terdorong untuk meneliti inkonsistensi yang terjadi pada perencanaan dan anggaran di Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini digunakan untuk melihat kedudukan perencanaan dan efektifitas penggunaan anggaran serta untuk mengevaluasi proses perencanaan dan anggaran karena beberapa fenomena yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara seperti perjalanan pejabat keluar negeri tanpa tertata di dalam perencanaan, pergantian lambang daerah dalam waktu yang relatif singkat, serta pembangunan dua kantor bupati, mengundang decak kagum masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjaga efisiensi dan efektivitas anggaran. Kebijakan publik menjadi salah satu teori yang relevan dengan penelitian ini, selain dengan teori lain seperti perencanaan dan anggaran serta konsistensi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan anggaran. Kebijakan pubik terkait langsung dengan keputusan formal yang diambil oleh lembaga pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat sehingga di dalamnya pun termasuk proses perencanaan dan penyusunan anggaran. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode evaluatif formatif dengan teknik pengumpulan data sekunder dan data primer. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa proses perencanaan yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Tenggara tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Dokumen perencanaan yang ada terkesan asal jadi. Pertama visi yang dipilih pemerintah daerah terlalu luas dan abstrak, sehingga capaian visi sulit untuk diukur. Kedua, misi yang disusun tidak sepenuhnya mewujudkan upaya untuk pencapaian visi. Ketiga, sistem pemerintah daerah layaknya sistem auto pilot karena selang tahun 2008 hingga tahun 2011, pemerintah tidak menyusun RKPD, padahal RKPD adalah jembatan antara perencanaan jangka menengah dengan anggaran tahunan. Keempat, berbagai kegiatan dan program tidak saling mendukung, bahkan cenderung bertolak belakang dengan perencanaan yang ada. Kelima, kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan masih cenderung lemah, sehingga pekerjaan perencanaan menjadi tidak maksimal. Keenam, pola pengawasan yang terjadi dalam konsep governance tidak sepenuhnya berjalan lancar, karena peran masyarakat masih sangat terbatas, baik dalam hal mendapatkan akses, maupun dalam hal sumber daya manusianya. Saran dari hasil penelitian ini adalah pemerintah daerah agar mengoptimalkan dukungan data dan informasi daerah dalam penysusunan perencanaan. Pemerintah juga sebaiknya mempertegas visi yang hendak dicapai, sehingga visi bukan lagi menjadi wacana melainkan menjadi tujuan yang jelas. Partisipasi masyarakat juga harus ditingkatkan dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Dan pemerintah perlu untuk meningkatkan akses akuntabilitas dan transparansi publik, sehingga masing-masing sektor dalam menjalankan perannya dengan baik.

The Spirit to reform the bureaucratic system of government in Indonesia began demonstrated through entrepreneurial spirit. These efforts include strategic planning and performance-based budgeting. But on different sides found no little diversion policy, to the diversion program budget by the government itself. Therefore, researchers are encouraged to examine the inconsistencies that occur in planning and budgeting in Southeast Minahasa regency. This research is used to view the status of planning and effective use of budgets as well as to evaluate the process of planning and budgeting for several phenomena that occur in Southeast Minahasa regency as officials traveling abroad without arranged in the planning, change the symbol of the area in a relatively short time, as well as the construction of two district office, inviting the public admiration for the commitment of local governments in maintaining the efficiency and effectiveness of the budget. Public policy became one of the theories that are relevant to this study, in addition to other theories such as planning and budgeting as well as the consistency and the factors that influence the planning and budgeting. Pubic policy directly related to the formal decision taken by government agencies to solve community problems so that in it also includes the planning and budgeting. The study was conducted with formative evaluative methods with secondary data collection techniques and primary data. From the research, found that the planning process is conducted in Southeast Minahasa district is not completely worked well. Existing planning documents seem so long. The first vision of the elected local government is too broad and abstract, so it is difficult to measure achievement of the vision. Secondly, the mission did not fully realize the organized effort to achieve the vision. Third, the local government system like auto pilot system because of lapse of 2008 to 2011, the government does not make RKPD, but RKPD is a bridge between the medium-term plan with an annual budget. Fourth, various activities and programs are not mutually supportive, and even tended to contrast with the existing plan. Fifth, the ability of the authorities in planning still tends to be weak, so that the planning work to be not optimal. Sixth, the pattern of control that occurs in the concept of governance is not fully running smoothly, because the role of society is still very limited, both in terms of getting access, as well as in terms of human resources. Advice from the results of this study was to optimize the support of local government data and oversee the production of information in the planning area. The Government should also reinforce the vision to be achieved, so that vision is no longer a discourse but a clear purpose. Community participation must also be increased in the concept of community empowerment. And governments need to improve access to public accountability and transparency, so that each sector in carrying out its role properly.

Kata Kunci :