KINERJA PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BURU

RIVAI FATSEY, Dr. Agus Heruanto Hadna

2012 | Tesis | S2 Magister Adm. Publik

Kinerja merupakan proses pelaksanaan tugas yang panjang, yang diukur dari tingkat keberhasilan organisasi publik dalam melaksanakan pekerjaannya. Prakteknya organisasi publik memiliki hubungan saling pengaruh dengan lingkungannya. Bagi setiap organisasi publik, penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi publik dalam kurun waktu tertentu. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja pelayanan publik di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buru? serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buru? Dengan mengadopsi pemikiran Dwiyanto, digunakan konsep pengukuran kinerja dengan tiga indikator yaitu akuntabilitas, efisiensi dan responsivitas. Akuntabilitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan kegiatan satuan kerja konsisten dengan kehendak masyarakat. Kemudian efisiensi digunakan untuk mengukur kinerja dengan melihat rentang waktu dan biaya pelayanan yang digunakan. Selanjutnya responsivitas menunjukkan sejauhmana organisasi publik mempunyai daya tanggap, mengenali kebutuhan, aspirasi, harapan dan keinginan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan dengan metode purposive, yaitu ditentukan dengan sengaja bahwa penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain observasi dan wawancara serta studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil yang didapatkan ternyata bahwa akuntabilitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Buru masih rendah, karena aparat birokrasi masih menerapkan standar nilai secara sepihak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (hanya berdasar pada juklak ataupun juknis semata), dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat pengguna jasa. Sedangkan efisiensi pelayanan publik dari segi waktu dan biaya pelayanan dapat disimpulkan belum efisien hal ini dikarenakan proses pelaksanaan pelayanan publik yang panjang, sangat berbelit-belit dan melelahkan, sehingga tidak sesuai dengan standar waktu pelayanan, serta masih ditemukan adanya praktek-praktek pungutan liar. Selanjutnya responsivitasnya juga masih rendah karena ketidakmampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan publik pada satuan kerja ini yakni struktur organisasi, sumber daya manusia dan finansial. Faktor-faktor pendukung daripada kinerja pelayanan publik ada dua faktor yakni sumber daya manusia dan finansial. Sedangkan faktor penghambat daripada kinerja hanya satu faktor yakni struktur organisasi.

Performance is a long process of job implementation measured from the level of success of public organization in performing its job. Practically, a public organization has a mutual correlation with its environment. For each public organization, an assessment of performance could be used as a measure of success of an public organization during certain period of time. The questions formulated in this study were how good was the public service performance conducted in the offices of Population Service, Regristration Service, and Family Planning of Buru Regency, and what factors that influenced the performance of public service there. Adopting the idea of Dwiyanto, it was used a measuring concept of performance with three indicators: accountability, efficiency, and responsiveness. Accountability was used to make a measure of the consistency of the correlation between policy and work unit acitivity with the public intention. Then, efficiency was used to make a measure of the performance by looking to the time period and the used service risk. Finally, responsiveness showed the ability to respond of public organization to the public needs, aspiration, hope and intention which could be manifested in program activities. This study used the method of qualitative descriptive. This study has selected the location using the purposive method, and it was determined intentionally that the study was conducted in the offices of Population Service, Regristration Service, and Family Planning of Buru Regency. This study used the data gathering technics of observation, interview, and study of literature. The technical data analyzis was performed by data reducing, data presentation, and make the conclusion or the verification. The obtained results reflected a low accountability of public service conducted in the offices of Population Service, Regristation Service, and Family Planning of Buru Regency due to the unilateral application of standard of value conducted by the birocrating apparatus in performing service to the public (based only on implementing or technical guideline), and they have made priority to the personal interest than the one of the public who used the service. Regarded from the view of time and service risk, it could be concluded that the public service was not appropriately efficient due to long, complicated, and tired process of public service implementation. Therefore, it could not be agree with the time standard of the service, and it also found the illegal livies. Then, the responsiveness was also low because of the incompetent of the birocration to recognize public need, to make agenda and service priorities and to develop some programs that appropriate to the public need and aspiration. There are three factors that influenced to the performance of public service in these work units: organizational structure, human resources, and financial resources. The supporting factors are human resources and financial resources, whereas the inhibiting factor is organizational structure.

Kata Kunci : pelayanan publik, kependudukan,catatan sipil