KAJIAN POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA

ARIF RAHMAN FAJAR SEPTIAWAN, Prof Dr. Sudjito, S.H, M.Si

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini mengkaji tentang konstruksi politik hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi elemen politik hukum dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memaparkan urgensi terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dalam hukum positif Indonesia. Dengan harapan agar model pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat diharapkan sesuai dengan tuntutan perkembangan ketatanegaraan modern. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, yuridis, komparatif, dan historis, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai negara yang berdiri diatas pondasi pluralisme hukum tentunya Indonesia memiliki tanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kemajemukan dan keanekaragaman yang ada. Pancasila sebagai ruh dasar yang digunakan dalam politik hukum di Indonesia harus dijadikan sebagai dasar berpikir, sumber nilai dan orientasi dalam menentukan arah pembangunan politik hukum Indonesia. Dalam perjalanannya, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia hingga saat ini masih sangat lemah dan jauh dari harapan. Pengakuan bersyarat oleh negara, menempatkan masyarakat hukum adat dalam posisi dilematis yang dapat mengancam eksistensi masyarakat hukum adat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selama ini pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat masih belum sejalan dengan konstruksi politik hukum nasional. Masyarakat hukum adat masih diposisikan sebagai obyek pembangunan, bukanlah subyek pembangunan yang harus dihormati hak-haknya.

This research examine the construction of legal political recognition and protection of adat law community in Indonesia to identify the element of legal political in Pancasila ( moral philosophy of Indonesia) and the 1945 Constitution and also present the urgency of recognition and protection for the existence of adat law community in the positive law of Indonesia. Hopefully, the model of recognition and protection of indigenous popele will be compatible with the modern governance. It is a normative research which uses the conceptual, juridical, comparative and historical approaches whose application will be based on the demand. As a country which established with the foundation of pluralism, Indonesia bears the responsibility to afford all plurality and diversity in the society. Pancasila as the fundamental spirit in politic and law in Indonesia should be taken as the foundation of the study, source of the value and orientation in determining the direction of the development of Indonesian legal politics. Through the journey of history, recognition and protection for adat law community up until now is very weak and still far from the expectation. Tentative recognition done by the country cause dilemmatic position for adat law community and put the existence of them in danger. The result of this research shows that the recognition and protection of adat law community is not synchronized with the construction of the constitution. adat law community are taken as the object of the development, instead of the subject whose rights need to be respected.

Kata Kunci : Politik hukum, pengakuan , perlindungan, masyarakat hukum adat, pluralisme hukum