MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN KEBIJAKAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN MOROWALI

Fardiyanto Yuhartono, SH, Bapak Aminoto, S.H., M.Si., selaku

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kebijakan Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Morowali. Berawal dari tujuan penelitian tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan anggaran kebijakan belanja bantuan sosial di kabupaten morowali, Apakah kendala yang dihadapi dalam mekanisme pelaksaaan anggaran kebijakan belanja bantuan sosial di kabupaten morowali serta upaya-upaya hukum apakah yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian empiris-normatif dan analisanya bersifat deskriptif-kualitatif. Adapun cara pengumpulan datanya dilakukan melalui penelitian lapangan, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian serta dianalisa dengan metode kualitatif data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang telah dikelompokan, dipelajari dan diseleksi menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan data pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diungkapkan bahwa dalam Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Kebijakan Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Morowali telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Morowali. Namun, Pemerintah Daerah Morowali belum sepenuhnya melaksanakan dengan baik tahapan pelaksanaan dan realisasi Kebijakan Belanja Bantuan Sosial dalam APBD pada TA 2010-TA2012. Pemerintah Kabupaten Morowali belum sepenuhnya menerapkan asasasas umum pelaksanaan APBD. Kendala-kendala yang ditemui yaitu masih terdapat pelaksanaan kebijakan anggaran belanja bantuan sosial pada APBD yang belum mengacu pada peraturan perundang-undangan dan aparat pelaksana anggaran yang tidak patuh pada ketentuan perundang-undangan tentang pelaksanaan APBD serta mekanisme pengawasan anggaran yang belum terinci dan kurang dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Daerah kabupaten Morowali melakukan upaya mengatasi kendala tersebut yaitu : a) singkronisasi Perda tentang APBD dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan perundang-undangan di atasnya; b) memasukan mekanisme pengawasan DPRD dalam Tatib DPRD Kabupaten Morowali; c) menata ulang pola perekrutan yang melakukan pengelolaan anggaran; d) meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran serta Hukuman yang tegas bagi mereka yang tidak melaksanakan anggaran dengan baik.

The research is aimed at identifying the implementation mechanism of social aid expenditure policy in Morowali Regency. Based on the objective, the research tried to address the following problem: How was the implementation mechanism of social aid expenditure policy in Morowali Regency, What were the obstacle in the implementation mechanism of social aid expenditure policy in Morowali Regency and the legal actions taken to solve the forementioned obstacles. The research was categorized as the empirical-normative research and the analysis was descriptive-qualitative. The data was obtained through the field observation, using the technique of interview with the informant who had the relation with the research object and was analyzed with the qualitative method obtained from the field, which was previously group, studied and selected in accordance with the quality and truth, which was linked with the literature related with the research object. Based on the result, it is indicated that the implementation mechanism of social aid expenditure policy in Morowali Regency was conducted by local government of Morowali Regency. However, the local government of Morowali had not implemented it appropriately in the budget year of 2010-TA2012. The local government of Morowali Regency had not implemented the principles of Budgeting implementation. The obstacles of implementing the policy were that the the implementation mechanism of social aid expenditure policy in Morowali Regency had not referred to the prevailing regulation and the apparatus implementing such policy failed to obey the regulation concerning the implementation of local expenditure budget and the controlling mechanisme was not elaborated enough was not implemented appropriately. The effort to resolve the obstables were : a) sincronization of the local government on the Local Budget and Expenditure and the local regulation about the Local expenditure-Budget Responsibility with the above regulation b) including the Local house of representatives controlling mechanisme in the regulation of Morowali regency; c) the re-arrangement of the recruitment pattern in the budget management; d) improving the local government capability in the budget management and the reinforced regulation for those who failed to implement the budget.

Kata Kunci : Mekanisme Pelaksanaan Anggaran, Belanja Bantuan Sosial