IMPLEMENTASI SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TIDAK DIRATIFIKASI (Studi Tentang Keterikatan Negara Terhadap Agreement Between the Government of The Italian Republic And The Goverment of The Republic of Indonesia on The Consolidation of The Indonesian Debt)

Kukuh Tejomurti, H. Harry Purwanto, S. H., M. Hum.,

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini diajukan untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu Pertama, bagaimana ruang lingkup perjanjian pinjaman luar negeri dalam hukum internasional baik yang bersifat publik maupun hukum kontrak internasional? Kedua, apakah “persetujuan DPR” dalam menetapkan pagu pinjaman luar negeri dalam APBN identik dengan “pengesahan / ratifikasi” dengan UU oleh DPR sebagaimana dimaksud UU No. 24 Tahun 2000, serta Ketiga, apakah perjanjian pinjaman luar negeri (penjadwalan utang) Agreement Between The Government of The Italian Republic and The Government of The Republic of Indonesia On The Consolidation of The Indonesian Debt yang menghendaki adanya ratifikasi dapat berlaku tanpa ratifikasi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Selain itu penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka tentang isi ketentuan hukum positif dan hukum terapan, serta bersifat preskriptif. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini melalui peneltian kepustakaan yang dilakukan untuk memperolah data sekunder. Lokasi penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum UGM, Perpustakaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.Penulis juga melakukan wawancara terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, Pertama, Perjanjian internasional publik tentu harus merujuk pada Konvensi Wina dan UU No. 24 Tahun 2000. Sementara untuk hukum kontrak internasional berdimensi publik melihat negara dalam fungsinya sebagai pedagang atau iure gestionis. Negara harus dibedakan secara tegas apakah sebagai institusi publik (iure imperi) atau sebagai subyek hukum perdata (iure gestionis) agar bisa dibedakan pinjaman luar negeri termasuk dalam ruang lingkup yang mana, Kedua, “persetujuan DPR” dalam mengesahkan APBN tidak identik dengan “pengesahan / ratifikasi” sesuai UU No. 24 Tahun 2000, Ketiga, Perjanjian pinjaman (penjadwalan utang) antara Indonesia dan Italia dapat diberlakukan meskipun tanpa ratifikasi melainkan dengan “cara-cara lain yang disepakati oleh para pihak”.

This study aim to analyze the three problems, namely firstly, How is the scope of the international loan agreement may be categorized as the public international law and as the international contract law? Second, Does “ the parlement approval” for determining “the international loan” on the APBN is the same as “ ratified by UU” by the parlement according to the UU No. 24 Tahun 2000? and Third, Does the international loan agreement “Agreement Between The Government of The Italian Republic and The Government of The Republic of Indonesia On The Consolidation of The Indonesian Debt” which subject to ratification can be applicable without ratification? This research is a normative-legal research. Beside that, This research also may be categorized as literature research on the content of statutory law and applied law, and prescriptive. The methods of the data aggregation in this research used the literature research which was applied to get the secondary data. The location of research is in the law faculty library, Gadjah Mada University, in the ministry of foreign affairs of the republic of Indonesia library, as well as the researcher also interviewed to the officials of the ministry of foreign affairs and the lectures. According to the research, the public international law must be based on Vienna Convention 1969 On the Law of The Treaties and The UU No. 24 Tahun 2000, meanwhile the international contract law and public qonsequences (dimension) recognizes the state based on the function as “iure gestionis or “iure imperi” in order to be differentiated where the international loan agreement may be categorized. Second, “the parlement approval” to ratified or legitimate APBN is not the same as “ratified by UU” based on the UU No. 24 Tahun 2000. Third, The Loan Agreement between The Republic of Indonesia and The Republic of Italia may be applied without ratification but it may be applied by any other means if so agreed.

Kata Kunci : perjanjian pinjaman luar negeri, ratifikasi