ASPEK HUKUM SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT DAN REALITA PELAKSANAANNYA DI KOTA JAYAPURA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali Nomor 38 PK/Pdt /2011)

Raymond Yosef, Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N selaku

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji landasan yuridis dikeluarkannya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat di Kota Jayapura ditinjau dari Peraturan Perundangan-Undangan dan proses pelaksanaan pelepasan hak atas tanah adat yang terjadi di Kota Jayapura, khususnya mengenai Putusan Mahkamah Agung tentang Peninjauan Kembali Nomor 38 PK/Pdt/2011. Penelitian ini merupakan hasil penelitian hukum normatif. Meskipun penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, akan tetapi untuk mendukung data sekunder yang berfungsi untuk mempertegas fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan penelitian diperlukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Lokasi Penelitian adalah di Kota Jayapura dan subyek-subyek penelitian yang berkedudukan sebagai narasumber adalah Ondoafi di Kota Jayapura, Pejabat BPN / Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan Pakar Hukum Adat Papua. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan demikian tujuan penelitian ini tidak semata-mata untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut dan apa yang menjadi latar belakang objek yang ditelitinya. Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada meskipun tidak diuraikan secara tegas/langsung dapat dijadikan landasan yuridis bagi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat, namun dengan Perdasus Papua nomor 23 Tahun 2008 mewajibkan segala hasil musyawarah adat yang dilakukan antar pemilik tanah adat dengan pihak yang ingin memiliki tanah adat harus dituangkan ke dalam akta otentik. Sebagaimana diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 PK/PDT/2011., pelepasan hak atas tanah adat yang terjadi telah dilakukan dengan melibatkan Ondoafi serta obyek sengketa telah dilepaskan atas persetujuan dan sepengetahuan Ondoafi lengkap dengan Cap/Stempel sesuai dengan jabatan mereka masing-masing dalam lembaga adat tersebut dan juga atas sepengetahuan dari Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan Jayapura dan Kepala Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura.

The increase in the need for land that is now touching the communal land, not least in Jayapura, unwittingly raises many issues relating to the transfer of land including land rights of the public lands-Enggros Tobati conducted through trading with the release of custom, therefore needs will support in the form of legal certainty in land in the form of a waiver release customary land rights between indigenous landowners made by the party to be purchased on the public lands should be increased with the law that is written, complete and clear and consistently implemented is needed in provision of legal certainty in the area of land. In addition it is no less important is the implementation of land registration for the legal certainty of land rights. This study is the result of normative legal research. Normative legal research or legal research literature was conducted to examine the library materials or secondary data. Primary source of data in the form of law, secondary legal materials and legal materials tertiary. Letter of testimony of customary land release is a very important part in the provision of legal certainty provided by the indigenous peoples of the object lands transferred to other parties outside the indigenous people themselves, although not explicitly described in a statute or regulation other laws, but as long as it can be demonstrated that the land is indeed a land of indigenous customary law of the community and for the existence of customary land release letter is not contrary to the rules contained in the UUPA, it is expected that these lands discharge letters may be a reference material in fulfillment of data on the existence of a transition of a communal land rights and then made the title for the issuance of certificates. It is solely intended to provide a sense of security to every owner of land and for the achievement of the purpose of registration, particularly in order to provide legal certainty and protection for holders of land rights acquired from former land of communal land.

Kata Kunci : Hak Ulayat, Pelepasan Hak atas Tanah Adat dan Jayapura.