PRAKTEK PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG PURWOKERTO

HIKMAH MEGA HARINI, NINIK DARMINI, S.H., M.Hum.

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian mengenai praktek pembebanan jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance cabang Purwokerto untuk membahas PT. FIF belum membebankan jaminan fidusia pada semua perjanjian pembiayaan konsumen. Selain itu dibahas pula mengenai perlindungan hukum bagi PT.FIF apabila terjadi wanprestasi dimana obyek perjanjian tidak dibebankan jaminan fidusia. Sifat penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu penelitian yang berfokus pada data penelitian data yang ada dilapangan. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah 1) Pembebanan jaminan fidusia belum dilakukan untuk semua PPK karena sebagian besar konsumen PT. FIF lancar sampai jatuh tempo dan tidak memerlukan penanganan khusus, biaya pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia ditanggung oleh PT.FIF, pendaftaran fidusia membutuhkan waktu relatif lama, konsumen setuju penyerahan BPKB sebagai jaminan hutang, konsumen mengasuransi kendaraan dari risiko kehilangan dan kecelakaan, PPK telah menentukan hak dan kewajiban serta cedera janji. Pembebanan fidusia oleh PT.FIF terbatas untuk konsumen yang memerlukan penanganan khusus dan konsumen yang berisiko. 2) Perlindungan hukum bagi PT. FIF apabila konsumen wanprestasi, PT. FIF akan menuntut pelunasan atas seluruh/sisa kewajiban yang masih ada sesuai PPK. Perlindungan hukum sesuai UUJF bila telah memiliki sertifikat jaminan fidusia. Perlindungan hukum bagi PT.FIF sebagai konsekuensi hukum yang timbul tidak dilakukannya perjanjian fidusia PT.FIF menjadi kreditur konkuren sesuai Pasal 1131 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi PT.FIF apabila kendaraan telah dipindahtangankan/digadaikan kepada pihak ketiga dengan melaporkan konsumen melakukan tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP

This study examines the practice of fiduciary imposition in PT. Federal International Finance (FIF) of Purwokerto branch that does not charge for its fiduciary agreement on all objects in the consumer financing agreement. It also deals with the legal protection for PT. Federal International Finance in the event of default in which the object is not charged for its fiduciary agreement. The current study is legal empirical in nature, or a sosio-legal research that focuses on research data in the field. The collected data, both from the research literature and field research, were qualitatively analyzed with descriptive method. The results indicated 1) that not all objects are charged with fiduciary agreement, and this due, in part, to the fact that the vast majority of PT. FIF customers pay monthly installment smoothly without passing the maturity date; that the fiduciary imposition cost was borne by PT. FIF; the imposition of fiduciary agreement takes a relatively longer time; collateral requirement for customers in the form of Proof of Vehicle Ownership (BPKB); customers are required to insure their vehicles/secured objects; and that subdistrict development program (PPK), it regulated the rights and obligations and default. The imposition of fiduciary by PT.FIF is limited to customers who require special handling and those at risk. 2) Legal protection for PT. FIF, in case of default and if the object of agreement imposed no fiduciary, is that PT. FIF can demand repayment of the entire / remaining repayment obligation in accord with PPK. Legal protection as the consequences arising from no fiduciary imposition by PT.FIF is that it becomes unsecured creditor pursuant to Article 1131 of Civil Code (KUH Perdata). Legal protection it in the event of transferred/pledged object of agreement is the right to report consumer for fraud action to the police under the penal code 372 of KUHP.

Kata Kunci : Pembebanan, Jaminan Fidusia, Perjanjian Pembiayaan Konsumen