URGENSI KEBERADAAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA)

Dinny Wirawan Pratiwie, Joko Setiono, S.H., M.Hum.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Ombudsman Republik Indonesia, batasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kendala yang dihadapi dan upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data penelitian ini terdiri dari data sekunder dan ditunjang dengan data lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data lapangan diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber yaitu Ombudsman Bidang Pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Ombudsman Republik Indonesia yang dilakukan secara pasif, aktif, dan mediasi terhadap penyelenggara negara dan pemerintah menjadi peran penting di dalam mewujudkan good governance. Rekomendasi merupakan salah satu bentuk kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia antara lain: masih ada resistensi aparatur negara dan benturan kewenangan dengan lembaga negara lain. Selain itu keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang berpengaruh pada optimalisasi kerja Ombudsman Republik Indonesia di daerah. Upaya yang harus ditempuh yaitu dengan mengadakan jaringan kerjasama dan koordinasi dengan beberapa pihak aparatur negara dan lembaga negara lainnya. Melakukan upaya pengembangan perwakilan di daerah dan mengadakan berbagai bentuk sosialisasi tentang Ombudsman Republik Indonesia.

This research aimed to describe the role of the Ombudsman the Republic of Indonesian, limits the authority Ombudsman of the Republic Indonesian in implementing the supervision function, constraints and the efforts taken for overcome the constraints in realizing good governance. This research is a normative legal. The data of this research consisted of secondary data and supported with field data. The secondary data was obtained through the study document againts legal materials of primary, secondary and tertiary. Field data obtained through interviews with the Ombudsman sources of Prevention. The result showed that the Indonesian Ombudsman oversight is done passively, actively, and the meditation againts state officials and the government plays a fundamental role in delivering good governance. Recommendation is one form of authority Ombudsman of the Republic of Indonesia in implementing supervisory function. Constraints faced by the Ombudsman of the Republic of Indonesia, among others: there is still resistance to the authority state officials and collisions with other state agencies. Other than that to limited funding and human resources effect on optimization of the Ombudsman of the Republic of Indonesia working in the region. Efforts that must be taken is with a network of cooperation and coordination with some of the state officials and other state agencies. Representatives of the development efforts in the area and held a variety forms of socialization of the Ombudsman of the Republic of Indonesia.

Kata Kunci : Pengawasan, Ombudsman Republik Indonesia.