ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN AKTA JUAL BELI PADA PENGADILAN NEGERI SLEMAN (Studi Putusan Perkara Perdata No 15/Pdt.G/1999/PN Sleman)

Azizah, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur Anshori, S.H., M.H.,

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis putusan hakim yang menyatakan akta pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/1999/PN Sleman dianggap sah, (2) untuk menganalisis putusan hakim yang menyatakan jual beli yang dilakukan dengan Akta Jual Beli dihadapan PPAT dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/1999/PN Sleman dianggap tidak sah serta (3) untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim terhadap pembatalan Akta Jual Beli dalam memutuskan Perkara Perdata No.15/Pdt.G/1999/PN Sleman. Penelitian ini bersifat yuridis norrmatif. Hasil penelitian ini kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analisis. Data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsir secara sistematis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1). Akta pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/1999/PN Sleman adalah sah menurut hakim, karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. (2) Jual beli yang dilakukan dengan Akta Jual Beli oleh dan dihadapan PPAT dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/1999/PN Sleman dianggap tidak sah karena tidak memenuhi causa yang halal yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. (3).Terhadap pembatalan Akta Jual Beli dalam memutuskan Perkara Perdata No.15/Pdt.G/1999/PN Sleman, Majelis Hakim tidak seharusnya membatalkan demi hukum Akta Notaris, apabila secara formal dapat dibuktikan bahwa proses keluarnya akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya UU mengenai Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

This study aims to (1) analyze the judge’s verdict which states the act of purchase and sale which is made in front of a notary public in Civil Matters No. 15/Pdt.G/1999/PN Sleman is considered valid, (2) analyze the judge's verdict which states the act of purchase and sale which is done by the act of purchase and sale in front of the PPAT in Civil Matters No. 15/Pdt.G/1999/PN Sleman is considered invalid (3) analyze the basic considerations of Justice annulment of the act of purchase and Sale in decide civil matters No. 15/Pdt.G/1999/PN Sleman. This study is the juridical normative. The results of this study were presented in the form of a descriptive analysis. The data is then analyzed and interpreted systematically using qualitative methods of analysis. Based on the results of the study, there are some conclusions: (1) the binding act of purchase and ssle which is made in front of a notary public in Civil Matters No 15/Pdt.G/1999/PN Sleman is valid according to the judges, because it has meet the provisions applicable as valid as a condition of an agreement. (2) Purchase and sale which is done with the act of purchase and sale by and before the PPAT in Civil Matters No 15/Pdt.G/1999/PN Sleman was considered invalid because it does not meet any of the terms of the treaty as valid as provided for in Indonesian Civil Code. (3). The cancellation of the act of purchase and Sale in deciding the Civil Matters No 15/Pdt.G/1999/PN Sleman, the Tribunal Judges should not have quashed by-law Notary Act, if it can be proven that a formal process of discharge of the Act does not conflict with laws and regulations in force in particular regarding the Regulation Office of Notary Public (PJN) and Government Regulation No. 37 of 1998

Kata Kunci : Putusan , Akta, Jual beli