POLITIK HUKUM PENGUJIAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Gugun El Guyanie, Prof. Dr. Sudjito SH. M.Si

2012 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latar belakang sosio-politik dan kultural pengujian constitutional complaint di Indonesia; menjelaskan relevansi diperlukannya politik hukum pengujian constitutional complaint oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; dan untuk mengetahui bagaimana arah politik hukum pengujian constitutional complaint oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai upaya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain: pendekatan konseptual (conceptual approach), sekaligus menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach). Selain itu juga dipakai pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat tiga pilihan politik hukum atau kebijakan negara untuk memberikan kewenangan constitutional complaint kepada MKRI. Pertama, melalui politik hukum amandemen konstitusi; kedua, melalui revisi UU Mahkamah Konstitusi; ketiga, tanpa melalui amandemen dan tanpa melalui revisi, yakni dengan konstruksi hukum (legal construction), dengan mengkonstruksikan constitutional complaint ke dalam kewenangan judicial review. Hendaknya politik hukum untuk memberikan kewenangan constitutional complaint menggunakan pilihan amandemen konstitusi karena menandakan bahwa constitutional complaint adalah instrumen konstitusional yang harus masuk menjadi muatan konstitusi. Meskipun pilihan politik hukum amandemen konstitusi bukanlah kebijakan politik yang mudah ditempuh.

This research is proposed to understand the socio-political and cultural backround of constitutional complaint examination in indonesia; to explain the need for legal politic of constitutional complaint examination by Constitutional Court of the Republic of Indonesia; and to understand the direction of the legal politic of constitutional complaint examination by Constitutional Court of the Republic of Indonesia as a measure of protection of the citizen constitutional rights. This research is normative juridical research and using several approaches such as conceptual approach and comparative approach. It is also used historical approach. The result of this research indicates that there are three options of legal politic or state policy to give the authority of constitutional complaint to Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Firstly, through the legal politic of the amandement of the constitution; secondly, through the revision of the Constitutional Court Legislation; thirdly, without the amandement and the revision, that is done through legal construction, which constructing the constitutional complaint under the the authority of judicial review. The legal politic to give the authority of constitutional complaint should use the amandement of constitution option because it indicates that constitutional complaint is constitutional instrument that should be the content of the constitution, although it is not easy to be implemented.

Kata Kunci : politik hukum, constitutional complaint, mahkamah konstitusi