PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS BERKAITAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPANNYA, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1860K/PID/2010

ALOYSIUS YOSSI ARIBOWO,SH, Sigid Riyanto, S.H., M. Si,

2012 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Adanya perbedaan putusan antara hakim Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Mahkamah Agung yang memutus perkara dugaan pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh notaris TS, mendorong penulis ingin meneliti apa yang menjadi dasar pertimbangan dari majelis hakim yang memutus perkara tersebut dan sehubungan proses perkara ini berlangsung selama lebih dari 4 tahun, yaitu mulai bulan Juli 2006 sampai dengan bulan februari 2011, dimana telah menimbulkan dampak kerugian moril dan materil bagi notaris TS tersebut, sehingga menarik penulis untuk juga meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi notaris TS yang sempat dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah namun akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh MA. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan untuk melangkapi data dilakukan studi lapangan dengan pedoman wawancara. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualiatif, sehingga diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan penelitian, Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Tinggi Semarang menimbang bahwa pertanggung jawaban atas isi akta PKR adalah tanggung jawab notaris,. Sedangkan Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan bahwa atas isi akta PKR tersebut adalah menjadi tanggung jawab penghadap. Perlindungan hukum yang bisa ditempuh berkaitan dengan kasus ini adalah dapat mengajukan ganti rugi, rehabilitasi, dan melaporkan Hakim ke Komisi Yudisial untuk diperiksa dan dikoreksi apakah mereka betul-betul sudah cakap dalam memutus perkara tersebut, dan apabila dapat dibuktikan terjadinya suap terhadap penyidik, jaksa atau hakim dalam menangani perkara, maka dapat pula dituntut secara pidana.

Difference of decision between the judge of Surakarta State Court and Semarang State Court, in relation to the Supreme Court’s Verdict, motivated the writer to research what was basic consideration of the Judge to make verdict of the case and related proceedings is lasted for more than four years, starting in July 2006 until the month of February 2011,who had experienced moral and material loss as result of the case, also motivated the writer to research what was association of legal protection to the Notary Official, TS, which found guilty by the State Court of Surakarta and High Court of Semarang, but eventually found not guilty by the Supreme Court. This research is juridical-normative research done by study of literatures and field study with guided interview. Analysis of data used descriptivequalitative method, so that this research was expected to make responsible conclusions. Based on this research, the State Courts of Surakarta and Semarang considered that responsibility for content of the PKR deed was responsibility of the Notary official. Whereas Consideration of Supreme Court stated that the content of PKR deed was responsibility of informer. The legal protection associated with this case was to apply for compensation, rehabilitation and reporting of the Judge to the Judicial Commission to examine and correct whether they had been capable of making the verdict and, if there was bribe of examiner, the judge or prosecutor, in handling the case, also could be indicted legally.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Notaris, Akta yang dibuat dihadapannya