PERAN BADAN KOORDINASI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENINGKATKAN INVESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO 25 TAHUN 2007

Yudi Setyo Baskoro, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.

2012 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penerimaan dari investasi Dalam Negeri dan Investasi Asing merupakan salah satu pendapatan yang memberikan kontribusi besar dalam hal pendapatan dan pengeluaran anggaran. Pada tahun 1973, pemerintah membentuk Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). Pada tanggal 26 April 2007 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pembentukan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal sebagai satu- satunya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas kegiatan investasi dalam rangka Investor Asing dan Investor Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, khususnya Yogyakarta. Selama ini pelaksanaan investasi membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, kehadiran one-stop service, dalam Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, diharapkan nantinya dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat bagi calon investor disbanding dengan sebelumnya.

Acceptance of domestic investment and foreign investment is one of the postal revenues which contributed considerable potential in terms of budget income and expenditures. In 1973, government established Badan Kordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). On April 26, 2007 the government passed Act Number. 25 of 2007 on Investment. Appointment of the Investment Coordinating Board as the sole government agency in charge of investment activities in the framework of Foreign Investors and Domestic Investors are in order to improve effectiveness in attracting investors to invest in Indonesia, particularly Yogyakarta. During this implementation requires an investment of time and cost is not small. Therefore, the presence of one-stop service, which is the Investment Coordinating Board, expected later service to the investor will be faster than the previous implementation.

Kata Kunci : Investasi Daerah, Yogyakarta