PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN SUMBAWA (Kasus : KepBup Tentang Izin Usaha Pertambangan Dan Perda No.9 Tahun 2011 Tentang Izin Pertambangan Rakyat)

Sri Nurhidayati, Dr. Ambar Widaningrum, MA.,

2012 | Tesis | S2 Manajemen dan Kebijakan Publik

Pertambangan merupakan pilihan strategis pemerintah dalam kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah dan pusat menilai investasi pertambangan sebagai lahan subur untuk pendapatan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Bupati Sumbawa menerbitkan 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kuasa Pertambangan sejak tahun 2006 dalam implementasinya menuai reaksi pro dan kontra dari berbagai pihak yang mengakibatkan terjadinya beberapa konflik baik vertikal maupun horizontal. Begitu pula kehadiran Peraturan daerah No.9/2011tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diharapkan mampu memberikan solusi bagi pertambangan tanpa izin ternyata belum dapat dilaksanakan karena terganjal masalah wilayah pertambangan dan tumpang tindih penggunaan lahan dengan IUP. Kondisi ini menjadi tanda tanya, bagaimana sebenarnya proses perumusan keputusan Bupati dalam pemberian IUP? dan, Bagaimana proses perumusan kebijakan IPR? sehingga dalam implementasinya cukup bermasalah. Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui proses pemberian IUP dan perumusan kebijakan IPR. (2) Mengetahui keberpihakan kedua kebijakan tersebut terhadap kepentingan publik (3) Mengetahui konflik kepentingan yang terjadi diantara aktor kebijakan. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada teori kebijakan publik yaitu teori proses pembuatan kebijakan publik melalui model sistem,teknokratis, elit dan pilihan pubik. Pada dasarnya setiap pembuatan kebijakan publik bertujuan untuk pemenuhan kepentingan publik. Namun, dalam proses pembuatan kebijakan ternyata tidak menjamin terpenuhinya kepentingan publik, baik karena kesalahan pembuat kebijakan dalam mentafsirkan kepentingan publik, maupun dikarenakan pembuat kebijakan memiliki agenda atau kepentingan individu/kelompok. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dengan penekanan pada analisis data induktif. Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan Bupati terkait pemberian IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP secara normatif. Penguasa sebagai aktor pembuat kebijakan dan investor sebagai pemilik modal memiliki akses Sumber daya yang jauh lebih besar. Belum adanya Perda rencana tata ruang wilayah atau penetapan zonasi menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam IUP. Sementara itu, Perumusan kebijakan IPR diwarnai keinginan komisi I membangun image politik dan melihat dinamika pertambangan rakyat sebagai sebuah tren yang menjanjikan dimasa depan. Konflik kepentingan yang terjadi sangat elitis. Partisipasi masyarakat sebatas sosialisasi dan dengar pendapat saja. Kehadiran IPR tidak menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh IUP saat ini. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan justru melahirkan berbagai konflik dalam implementasinya.

Mining is governmental strategic choice in development policy. Local and central government asses mining investment as good area to obtain local revenue and to increase people welfare. Policy of Sumbawa Regent issuing 20 mining permits (IUP) and mining right since 2006 in their implementation got pro and contra reaction from various parties that leads to vertical and horizontal conflict. Local Regulation No. 9/2011 on small scale mining (IPR) that is expected to be able to give solution for illegal mining have not been done due to problem of mining area and overlapping of land usage with IUP. The condition leads to questions; what is decision formulation of regent in granting IUP? and How is IPR policy formulated? So its implementation is problematic. The research is intended to (1) identify process of IUP granting and IPR policy formulation, (2) identify partiality of the policy on public interest and (3) interest conflict occurring in policy actors. Literature reviews used in this research was based on public policy theories that are public policy making process theory through system, technocratic, elite and public choice model. In essence, each public policy making is intended to fulfill public interest. However, in each process of policy making did not secure fulfillment of public interest, either due to policy maker mistake in interpreting public interest or due to individual/group interest. It used qualitative method with data collected through observation, interview, and documentation. Data was analyzed using interactive model in inductive data analysis. Based on the result, regent decision making in relating of IUP granting was done not according to procedure and requirement of IUP application. Ruler as actor making policy and investor as capital owners has access to greater resource. No local regulation on spatial plan on zoning is cause of many problems in IUP. Meanwhile, IPR policy formulation contain desire of Commission I in creating political image and make small scale dynamic as a promising trend in future. Interest conflict is elitist. People participation is limited on socialization and hearing. IPR cannot solve problem faced by IUP. Mistakes in decision making process lead to conflict in its implementation.

Kata Kunci : Perumusan Kebijakan, Kepentingan, Konflik