IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (Studi Kasus Mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2005Tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI di Propinsi Kalimantan Timur Tahun 2011)

UTAMI DEWI, Dr. Phil Ana Nadhya Abrar, M.E.S,

2012 | Tesis | S2 Ilmu Politik/Ilmu Komunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 merupakan salah satu produk kebijakan komunikasi yang membahas mengenai masalah lembaga penyiaran publik TVRI.Hal tersebut penting dikaji karena TVRI adalah aset dalam dunia pertelevisian di Indonesia.Memiliki jangkauan terluas dibandingkan TV swasta sehingga kelestariannya harus dijaga demi memenuhi kepentingan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan TVRI Kalimantan Timur dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI.Selain itu, untuk memberi rekomendasi kepada TVRI Kalimantan Timur agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang di hadapinya sebagai Lembaga Penyiaran Publik. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Karena sesuai dengan 7 tipe penelitian dalam kebijakan komunikasi yaitu untuk melihat daya guna suatu kebijakan. Selain itu, studi kasus juga dapat digunakan untuk memahami fenomena dalam implementasi kebijakan. Penggunaan metode ini tentu sesuai dengan kebutuhan peneliti yang ingin mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Berdasarkan data yang telah peneliti peroleh selama penelitian di TVRI Kalimantan Timur, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari belum terlaksananya dengan baik aspek-aspek penting dalam lembaga penyiaran publik seperti aspek kelembagaan yang secara tertulis maupun lisan masih sepenuhnya di bawah pemerintah, aspek finansial dimana anggaran yang ada tidak mencukupi serta aspek program yang masih banyak menonjolkan sisi pemerintah sehingga program-program untuk publik relatif sedikit.

-

Kata Kunci : kebijakan komunikasi,implementasi, lembaga penyiaran publik